Aceh Sabtu, 12 Agustus 2023 – 07:47 WIB
Bicara UU Pemerintahan Aceh, Prof Yusril Siap Membantu
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra sebut UU Pemerintahan Aceh (UUPA) banyak kekurangan. Dia siap membantu pemerintah.
Pemprov Papua Barat Daya pada peringatan Hari Otsus memprioritaskan program kesejahteraan masyarakat.
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra sebut UU Pemerintahan Aceh (UUPA) banyak kekurangan. Dia siap membantu pemerintah.
SURAT itu akhirnya dikirim ke presiden. Isinya: minta agar Achmad Marzuki dicukupkan sekian saja. Jangan diperpanjang jadi pj…
BP3OKP-RI mengadakan syukuran atas pengukuhan 6 anggota BP3OKP asli Papua oleh Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta pada Senin…
Ketua Mahkamah Agung Kesultanan Tidore Wahab Salim menyatakan masyarakat di Maluku Utara menuntut hak otonomi khusus atas daerahnya.
Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) mendorong agar orang Papua bisa menjadi presiden direktur atau presdir PT…
Mahfud MD menegaskan bahwa tindakan terhadap Enembe tidak berhubungan dengan politik.
Aksi demo tolak otonomi khusus (Otsus) dan DOB bertajuk referendum Papua yang digelar aliansi mahasiswa di Jayapura dibubarkan…
Kemendagri dan Kemenkeu sepakat untuk mengintegrasikan sistem informasi pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dengan SIPD.
Jenderal Andika merespons usulan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan soal penambahan tamtama TNI AD program afirmasi otonomi khusus…
Wakil Ketua I Komite I DPD RI Filep Wamafma menggelar audiensi Plt. Sekdaprov Papua Ridwan Rumasukun beserta jajaran…
Ketua MRPB mengingatkan pada legislatif dan eksekutif soal hak-hak dasar masyarakat asli Papua.
Di era pemerintahan Presiden Jokowi pembangunan di Papua sangat pesat, bahkan lebih maju dari negara-negara pasifik.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar rapat kerja Pansus RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001…
Tidak perlu buru-buru dalam proses perubahan RUU karena menyangkut hajat hidup masyarakat Papua.
IPDN menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Rangka Akselerasi Pembangunan…
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan telah mengumpulkan lembaga penegak hukum untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana Otonomi Khusus.
Menkeu menyampaikan adanya peningkatan dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.
Prof Imron Cotan menilai bahwa dana otonomi khusus (Otsus) Papua sangat berdampak positif.
Pemerintah menyebut kebijakan Otsus Papua tidak diperpanjang. Mengapa tidak diperpanjang? Berikut penjelasan dari Mahfud MD.
Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dianggap belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.