Yan Permenas mengusulkan pembagian daerah otonomi baru (DOB) di Papua sebaiknya berdasarkan pengelompokan suku.
Staf Khusus Kementerian ATR/BPN M Adli Abdullah menyampaikan sejumlah pesan kepada Ketua Dewan Adat Papua terpilih Manawir Yan…
UU Cipta Kerja tidak mengubah konsekuensi bagi pelaku usaha dalam hal pengusahaan itu tidak dilakukan, yaitu pengambilalihan bagian…
Wapres panggil Mendagri Tito Karnavian untuk membahas hal yang satu ini secara khusus.
Wakil Ketua Pansus RUU Otsus Papua DPR RI Yan Permenas Mandenas menyampaikan perkembangan tentang pembahasan RUU tentang Otsus…
Filep Wamafma menyampaikan harapan DPD RI terkait pembahasan revisi kedua UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonom Khusus…
Di era pemerintahan Presiden Jokowi pembangunan di Papua sangat pesat, bahkan lebih maju dari negara-negara pasifik.
Anggota Timja Otsus Papua DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan info terbaru terkait tentang perkembangan revisi UU Otsus Papua.
DPR Papua berharap agar fraksi-fraksi di DPR RI memahami secara utuh aspirasi masyarakat Papua terkait Otsus ini.
Pansus Otsus Papua DPR RI bersama dengan pemerintah membahas revisi UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus…
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan telah mengumpulkan lembaga penegak hukum untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana Otonomi Khusus.
Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian tentang revisi terbatas UU Otsus…
Dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 2 Agustus 1969, rakyat Papua memutuskan secara aklamasi bergabung dalam wilayah NKRI.
Prof Imron Cotan menilai bahwa dana otonomi khusus (Otsus) Papua sangat berdampak positif.
Boni Hargens bilang begini soal pelaksanaan otonomi khusus di Papua, pendapatnya senada dengan dua tokoh ini.
Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi pembangunan di Papua banyak kendala, salah satunya korupsi.
Pemerintah menyebut kebijakan Otsus Papua tidak diperpanjang. Mengapa tidak diperpanjang? Berikut penjelasan dari Mahfud MD.
Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat memiliki tujuan sangat efektif.
Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dianggap belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
JPNN.com 
