Peneliti ICW Lalola Easter mengatakan, banyaknya oknum hakim yang ditangkap selama dua periode kepemimpinan Hatta di MA telah memunculkan…
Enam kepala daerah dalam seminggu ditangkap, kemudian anggota DPR, penegak hukum dari pengadilan beberapa kali, juga jaksa.
Golkar akan mengevaluasi tindak-tanduk kader-kadernya di daerah. Termasuk bagaimana agar kepala daerah maupun pimpinan DPRD dari Golkar bertugas…
Diduga, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara inisial S dan Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar AAM terjaring dalam…
Wakil Ketua KPK Alexader Marwata menyatakan bahwa operasi tangkap tangan atau OTT bukanlah prestasi bagi lembaganya.
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengkritisi istilah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap dipertontonkan penyidik Komisi Pemberantasan…
Ada kesan KPK benci sama koruptor bukan korupsi.
Mendagri Tjahjo Kumolo menganggap cara partai politik merekrut bakal calon kepala daerah sudah baik. Namun, memang semua kembali…
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan bahwa istilah operasi tangkap tangan tidak ada sama sekali dalam berbagai dokumen…
Nazaruddin sudah menjadi tersangka untuk banyak kasus korupsi yang ditangani KPK
Apalagi pengawasan di daerah sangat lemah. Celah-celah korupsi semakin banyak.
Tubagus Iman merupakan kader partai beringin yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cilegon.
Ada sembilan orang yang ditangkap KPK terkait OTT di Cilegon, Banten. Dari sembilan orang itu, KPK menetapkan enam…
KPK menemukan modus baru dari OTT suap di Cilegon. Yakni suap untuk Wali Kota Cilegon Iman Aryadi yang…
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, ada aliran uang untuk Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi guna memuluskan izin…
KPK menangkap Wali Kota Cilegon Iman Aryadi melalui operasi tangkap tangan. KPK juga mengamankan uang dalam jumlah ratusan…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada kepala daerah. Modusnya relatif seragam
Sepuluh orang, termasuk pemberi suap, penerima suap serta para saksi.
Debat soal penyadapan dan OTT KPK.
Maraknya OTT KPK menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengindikasikan dua hal.
Saat ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah masih di bawah kendali kepala daerah. Akibatnya, pengawasan pun tak berjalan semestinya.
JPNN.com 
