Politik Selasa, 15 Juni 2021 – 22:31 WIB
Tiga Alasan Menolak PPN Sembako Versi Fadli Zon, Ada Kata Amoral
Politikus Gerindra Fadli Zon membeberkan tiga alasan menolak rencana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako dan pendidikan seperti…
Muhaimin Iskandar menolak rencana pengenaan pajak pendidikan dan sembako karena memberatkan masyarakat.
Politikus Gerindra Fadli Zon membeberkan tiga alasan menolak rencana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako dan pendidikan seperti…
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar tegas menolak rencana pemerintah memungut pajak sembako dan pajak jasa pendidikan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai prematur berbicara soal tentang rencana pajak sembako dan pendidikan.
Apakah RUU Pajak ini akan dibela pemerintah sekuat membela UU Cipta Kerja, atau biarkan saja Menkeu berjuang sendiri?
Ganjar mengaku sudah dihubungi dari Kementerian Keuangan dan dijelaskan terkait isu yang berkembang soal pajak sembako.
Misbakhun mengatakan Kemenkeu harus bertanggung jawab atas polemik soal RUU KUP yang memuat rencana pengenaan PPN pada sembako…
Ketua Umum APPSI Ferry Juliantono menilai pemerintah sedang tidak punya uang, sehingga berencana memungut pajak sembako hingga pendidikan.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati berharap pasal tentang PPN sembako bisa dihapus dari draf RUU KUP.
Draf RUU KUP juga memuat ketentuan soal tax amnesty jilid 2 yang diberlakukan mulai 1 Juli 2021.
Hergun pastikan Komisi XI DPR RI belum terima draft resmi RUU KUP yang mengatur pajak sembako.
Sebutan pajak sembako sendiri ternyata juga rujak sentul. Yang akan dipajaki itu ternyata sembako premium.
Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki sentil pemerintah yang berencana memungut pajak pendidikan, keras!
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi angkat bicara soal pajak sembako dan pajak jasa pendidikan.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Sukamta menyindir rencana pengenaan pajak sembako, dia menilai rencana tersebut ngawur dan bisa…
Kalau sembako pun masih dikejar pajak, berarti negara benar-benar sudah mengejar rakyat sampai ke lubang tikus.
Anggota DPR RI Mufti Anam menolak rencana pemerintah mengenakan PPN pada barang sembilan bahan pokok atau pajak sembako.