Pajak Rabu, 17 Agustus 2022 – 20:09 WIB
Awas, Penerimaan Pajak Jangan Bergantung Pada Harga CPO, Bisa Fatal
PNBP 2023 diprediksi turun secara tahunan sebesar 11,49 persen, sementara penerimaan pajak naik 13,06 persen. Jangan mengandalkan harga…
Korlantas Polri mengusulkan biaya BBN2 dan pajak progesif kendaraan dihapus. Brigjen Yusri Yunus sampaikan alasannya.
PNBP 2023 diprediksi turun secara tahunan sebesar 11,49 persen, sementara penerimaan pajak naik 13,06 persen. Jangan mengandalkan harga…
Direktur Pengembangan Usaha Peruri Fajar Rizki membeberkan ciri-ciri meterai elektronik palsu
DJP menyebut integrasi NIK dan NPWP akan memudahkan masyarakat membayar pajak. Simak selengkapnya
Pemerintah menjamin keamanan data dari integrasi dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan angin segar kepada investor terkait fasilitas tax holiday.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menunjukkan surplus pada akhir Juli 2022.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai porsi penerimaan negara atas ekspor komoditas batu bara kurang maksimal.
Kantor Pelayanan Samsat Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Gajah Mada pindah ke Kantor KONI lama.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku telah mengantongi nama wajib pajak yang mangkir atau enggan membayarkan kewajibannya.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Pemerintah akan mulai menggunakan sistem administrasi pajak baru pada tahun depan.
Kemenkeu tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty.
Korlantas Polri segera menerapkan aturan penghapusan data STNK mati pajak selama dua tahun.
The Indonesian Institute (TII) mengingatkan pemerintah soal persiapan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memutuskan untuk menggabungkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Pemerintah telah memulai penggabungan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Pemerintah urung menerapkan pajak karbon karena sejumlah gejolak di tingkat global. Penerapan pajak karbon kembali ditunda untuk kedua…
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menahan diri dari netizen di…
Para wajib pajak kini dimudahkan dengan aplikasi e-billing untuk mengurus pajak agar lebih cepat dan mudah
Menkeu Sri Mulyani menanggapi aksi seruan menggunakan hashtag #stopbayarpajak yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberken progres penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).