Hukum Minggu, 05 Januari 2025 – 22:08 WIB
Soroti Kasus Timah, Pakar Hukum Sebut Kerugian Ekologis Tak Bisa Jadi Bukti Korupsi
Pakar Hukum Pidana Universitas Mataram Ufran Trisa menyoroti kasus dugaan korupsi timah yang kini menyasar lima korporasi
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 dinilai cacat hukum
Pakar Hukum Pidana Universitas Mataram Ufran Trisa menyoroti kasus dugaan korupsi timah yang kini menyasar lima korporasi
Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hadjar membandingkan putusan hukum terhadap Budi Said dan Harvey Moeis, ada yang wajar…
Salah satu pakar hukum yang menjadi ahli di sidang perdata menilai penyitaan jaminan tanah di Daan Mogot, Jakbar…
Pakar hukum menilai sangat penting eksekusi objek sengketa baru dilakukan setelah ada putusan inkrah dari pengadilan.
Pakar hukum Krisna Murti meminta publik menghormati proses hukum dalam pemanggilan Said Didu oleh polisi.
Pakar hukum yang bersaksi dalam sidang korupsi timah menilai kasus pertambangan hanya bisa diselidiki kepolisian dan PPNS ESDM.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid mengajak masyarakat memandang kearifan lokal tidak saja sekadar…
Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia kembali menjadi sorotan publik menyusul putusan dalam kasus Mardani Maming, mantan…
Pakar hukum tata negara dari UNS Agus Riewanto mengapresiasi terbitnya PP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan…
Polemik kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) belum juga usai.
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar juga menegaskan jika SK Bupati itu belum tentu melanggar…
Ahli hukum dari UMJ Prof Zainal Arifin menyebut KPU boleh tak berkonsultasi dengan DPR soal putusan MK.
Praktisi hukum Nasrullah menilai pandangan MK dalam putusan tersebut seharusnya berlaku juga dalam menjaga suara partai di DPR
Jasa Raharja bersama pihak terkait membahas kebijakan santunan selektif untuk korban laka lantas melalui FGD yang digelar pada…
Pakar hukum Prof Suparji menilai Undang-Undang Polri perlu segera direvisi, begini alasannya.
Pakar hukum dari Universitas Trisakti mengkritisi kewenangan Kejaksaan Agung dalam menangani sebuah perkara.
Pakar Hukum Alessandro Rey menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara pajak melainkan negara hukum.
Sidang gugatan PT Arion Indonesia melawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali dilaksanakan di Pengadilan Pajak, Jakarta Pusat, Kamis…
Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho mengatakan tanggung jawab Kejakgung soal barang sitaan korupsi hanya pada…
Pakar hukum pidana dari UII Prof Mudzakir bilang begini soal jaksa berperan jadi penyidik kasus tipikor.