Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjelaskan hak angket bisa menjadi tangan panjang dari masyarakat yang ingin adanya transparansi…
Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu adalah dua hal yang…
Proses demokrasi dalam Pilpres 2024 masih menyisakan kekhawatiran yang mendalam bagi sejumlah kalangan, terutama bagi aktivis demokrasi dan…
Putusan PTUN yang memerintahkan KPU untuk memasukkan nama Irman Gusman ke DCT DPD RI Pemilu 2024 wajib dijalankan…
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berharap putusan MKMK berupa perintah kepada MK memeriksa ulang perkara 90/PUU-XXI/2023.
Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menyebut putusan MK terkait syarat menjadi capres-cawapres lahir dari cawe-cawe politik.
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid sampaikan analisis menarik soal kemungkinan putusan MK tentang uji materi usia capres-cawapres.…
Bivitri menilai gugatan tersebut nyatanya salah satu cara yang dapat merusak sistem kenegaraan.
Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan gugatan usia capres jangan untuk luluskan hasrat satu keluarga…
Tidak ada alasan bagi Pimpinan MPR untuk menunda pelantikan Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH, M.Hum menyatakan tantangan untuk menegakkan…
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet bicara sumbangsih Prof Yusril yang merayakan ultahnya yang ke-67
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Agus Riewanto menyoroti dua kelemahan sistem pemilihan umum atau…
Pakar hukum tata negara menilai sistem proporsional terbuka menimbulkan beberapa persoalan yang dapat memicu keresahan sosial.
Pakar hukum tata negara cum eks Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie dianugerahi tiga rekor dunia dari Leprid.…
Tim Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi sangat menyadari perkembangan demokrasi dan konstitusi di Indonesia pasca reformasi dianggap menjauh…
Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menyebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak pantas diterapkan di Indonesia. Begini…
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid ditetapkan sebagai direktur eksekutif Pakem UMI
Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia Saiful Anam angkat bicara soal usulan pengunduran Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024,…
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Jimly Asshiddiqie menjelaskan pentingnya pengesahan UU IKN.
Margarito meyakini permohonan uji materi presidential threshold yang digugat sejumlah pihak ke MK tak akan diterima.
JPNN.com 
.jpeg)
