Pakar hukum pidana Suparji Ahmad merespons kasus mafia tanah yang dialami Nirina Zubir.
Wacana penerapan hukuman mati oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin bukanlah opsi solutif dan efektif dalam pemberantasan korupsi
Ditreskrimum Polda Metro Jaya menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) dalam perkara memasuki pekarangan tanpa izin yang berhak…
Moeldoko akhirnya melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Bareskrim Polri, pakar hukum pidana bilang begini
Mabes Polri harus mengungkap potensi adanya konflik kepentingan terkait dibukanya kembali kasus yang telah di SP3 oleh mantan…
Pakar hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia menyoroti kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID-19
Guru Besar UI menilai sangat wajar tak ada nama-nama politikus yang ramai diberitakan, tak ada dalam berkas
Perkara kerugian keuangan negara dari korporasi pelat merah Jiwasraya terus memasuki babak baru pengungkapanmya
Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad mengecam tindakan kekerasan terhadap Nurhadi, Jurnalis Tempo di Surabaya, Sabtu (27/3)
Pengertian penipuan dalam UU Pasar Modal adalah memberikan informasi tidak benar, setengah benar, atau tidak memberikan informasi sama…
Isu atau narasi mengenai mafia tanah yang digunakan oleh pihak tertentu dengan tujuan terselubung dalam kasus sengketa pertanahan…
Profesor Indriyanto Seno Adjie menyebut bahwa ada semacam tindakan penyesatan opini publik terkait penggunaan istilah mafia tanah itu
3 Oran tewas dalam penembakan di Cengkareng. Satu dari yang tewas tersebut merupakan anggota aktif TNI AD.
Pakar hukum menilai bahwa upaya menghalangi proses perdamaian anggota KSP Indosurya tidak bisa ditoleransi.
Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad angkat bicara terkait pernyataan Gerakan Antiradikalisme (GAR) ITB yang menyebut Din…
Pakar hukum menguraikan sejumlah tantangan yang membayangi keluarga korban Sriwijaya Air SJ 182 saat melakukan gugatan Boeing di…
Pakar hukum mengingatkan pentingnya media massa menjaga prinsip hukum dan etika jurnalistik.
Pakar hukum dari Unpad mempertanyakan larangan bagi eks HTI menjadi wakil dekan sementara eks koruptor bisa menjadi anggota…
Pakar hukum pidana M Taufik mengkritisi kebijakan pemerintah membubarkan FPI dan juga melibatkan tentara.
Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2, Rusdi–Ma’mun gencar mengkampanyekan program andalannya, yakni Kartu Sulteng Sejahtera.
Beberapa pakar hukum di Amerika Serikat meyakini upaya Donald Trump untuk membalikkan keadaan di Pilpres AS 2020 bakal…
JPNN.com 
