Hukum Senin, 02 Oktober 2017 – 16:45 WIB
Pansus Bakal Gunakan Upaya Hukum untuk Hadirkan KPK
Pansus DPR bakal menggunakan upaya hukum jika KPK terus mengabaikan panggilan
Pertemuan antara Kapolri dengan Pansus KPK ini sudah berlangsung dua kali.
Pansus DPR bakal menggunakan upaya hukum jika KPK terus mengabaikan panggilan
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni memperingatkan pihak-pihak yang mencoba menyeret presiden ke dalam urusan Pansus KPK
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai hasil kerja Pansus KPK tak mengarah keapada penguatan ataupun pelemahan KPK
Partai Demokrat konsisten dengan sikap politiknya terkait Pansus KPK
PKS menunjukkan konsistensi dengan menolak bertanggung jawab terhadap apapun yang diputuskan Pansus KPK
NasDem menilai perpanjangan masa kerja Pansus KPK sah-sah saja dilakukan, selama alasannya tepat
Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menilai perpanjangan masa kerja Pansus KPK hanya akan menimbulkan kehebohan baru
Partai Gerindra menilai masa kerja Pansus KPK tak perlu diperpanjang
Kalau lobi itu memang ada, tidak harus terbuka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memastikan tidak akan memenuhi undangan Pansus KPK sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai operasi tangkap tangan (OTT) termasuk di Tegal, Jawa…
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bereaksi keras mendengar kapasitasnya meminta Pansus Hak Angket KPK memanggil Presiden Joko Widodo…
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu menanggapi santai dua operasi tangkap…
Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Prabowo menanggapi santai wacana pemanggilan Presiden Joko Widodo oleh Panitia Khusus (Pansus)…
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta tudingan yang menyebut 7 penyidik KPK bertemu dengan anggota Komisi III…
Setelah melihat secara langsung fisik bangunan yang disebut sebagai rumah sekap, akhirnya Pansus Angket KPK memastikan bahwa yang…
Rencana Pansus Angket KPK memanggil mantan Mendagri Gamawan Fauzi tampaknya belum matang.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Henry Yosodiningrat mengatakan, pansus dibentuk untuk memperkuat komisi