PBHI dan Imparsial mendorong pentingnya reformasi peradilan militer melalui revisi UU Peradilan Militer sebagai amanat reformasi.
Anggota IKOHI Sri Hidayati menuntut penuntasan kasus penghilangan paksa yang hingga kini belum terungkap. Begini kalimatnya.
KPK diminta terus melanjutkan proses hukum dan menyidangkan Kepala Basarnas Marsdya Henri dan Afri dalam peradilan umum.
PBHI meminta kepada masyarakat untuk tidak memberikan dukungan kepada para pelaku pelanggaran HAM pada Pemilu 2024.
Pegiat HAM dari Centra Initiative Feri Kusuma menyebut Revisi UU TNI tidak boleh melanggar prinsip-prinsip negara demokrasi.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai revisi UU TNI saat ini tidak diperlukan. Begini kekhawatirannya.
Ketua PBHI Julius Ibrani menilai rencana pembentukan DKN upaya menghidupkan kembali militerisasi sipil, seperti Kopkamtib era orba.
Ketua PBHI Julius Ibrani berharap segera ada kepastian bagi para pengungsi Afganistan yang ada di Indonesia.
Ketua BP PBHI Julius Ibrani sampaikan tiga catatan kasus Brigadir J yang tewas di rumah Irjen Ferdy Sambo.…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti kematian Brigadir J di rumah Ferdy Sambo. Singgung reformasi Polri…
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) angkat bicara soal dua oknum TNI yang diduga melakukan penganiayaan terhadap…
PBHI menerima laporan pengaduan masyarakat terkait penanganan demonstran yang menolak ruu ciptaker yang banyak melanggar HAM, brutal dan…
Ketua baru PBHI Sabar Daniel H, menyinggung soal banyaknya laporan dari masyarakat pimpinan Gubernur Anies Baswedan yang meminta…
Terkait demo mahasiswa, PBHI mendesak Presiden Jokowi menghentikan seluruh pembahasan RUU yang merugikan publik, dan membatalkan calon Komisioner…
Aliansi Advokat Muda Indonesia (AAMI) mendatangi Komisi Yudisial (KY) untuk memberikan dukungan kepada lembaga itu dalam menangani kasus…
JPNN.com 
