Politik Senin, 11 Februari 2019 – 17:01 WIB
Batalkan Seleksi PPPK untuk Honorer K2, Percepat Revisi UU ASN
Pemerintah diharapkan membatalkan seleksi PPPK dari honorer K2 dan percepat revisi UU ASN.
Ketum Forum Honorer K2 Titi Purwaningsih menilai, terkait pendaftaran PPPK, pemerintah tidak melakukan perencanaan yang matang.
Pemerintah diharapkan membatalkan seleksi PPPK dari honorer K2 dan percepat revisi UU ASN.
Anggota DPR Nizar Zahro mengatakan, seleksi PPPK dari jalur honorer K2 memang bermasalah sejak awal.
Pendaftaran PPPK dari honorer K2 sudah hari kedua, namun sistem di sscasn.bkn.go.id belum bisa untuk mendaftar.
Terkait pendaftaran PPPK, pimpinan honorer K2 merasa kecewa setelah melihat data yang ditampilkan lama sscasn.bkn.go.id.
Pendaftaran PPPK dari honorer K2 masih menjadi polemik terkait dengan sumber pendaaan yang harus dibebankan ke pemda.
Dengan alasan tidak punya anggaran, sejumlah daerah ini tidak ikut membuka pendaftaran PPPK dari honorer K2.
Honorer K2 Kabupaten Purwakarta menolak ikut mendaftar calon PPPK yang dimulai hari ini.
Pimpinan honorer K2 mendesak pemerintah agar menunda pendaftaran PPPK karena daerah belum siap soal anggaran.
Honorer K2 masih berharap diangkat jadi PNS lewat revisi UU ASN karena syarat pendaftaran PPPK dinilai cukup berat.
Para Honorer K2 yang namanya sudah terdata di BKN harap menyiapkan diri ikut pendaftaran PPPK, informasinya bisa diakses…
Pendaftaran PPPK dari honorer K2 akan dibuka 10 Februari, informasi lengkap termasuk formasi bisa dilihat di sscasn.bkn.go.id.
Pendaftaran PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian akan mulai dibuka 10 Februari, informasi bisa dilihat di SSCASN.
Titi Purwaningsih menyebut niat pemerintah setengah-setengah dalam menyelesaikan masalah honorer K2.
Titi Purwaningsih masih belum puas dengan formasi PPPK yang disebutnya jatah honorer K2 diambil penyuluh pertanian non-kategori.
Berbicara di Kantor Seknas Prabowo – Sandi, kuasa hukum guru honorer, Andi Asrun, menyebut PP Nomor 49 Tahun…
Penyelesaian masalah honorer K2 dengan model PPPK dianggap hanya semacam permen alias kembang gula.
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan bahwa target pemerintah hingga 2023 ada 736 ribu guru honorer K2 jadi PPPK.
Pendaftaran PPPK dari honorer K2 direncanakan akan dimulai pada 8 Februari alias dua hari lagi.
Pendaftaran PPPK dari honorer K2 tahap pertama sesuai rencana akan dibuka pada 8 Februari 2019.
Pemda berharap gaji PPPK tidak dibebankan ke APBD karena selama ini beban keuangan daerah sudah berat.