Pemerintah Indonesia dan pemerintah Hongkong berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia ( PMI) yang bekerja di…
Berbagai instrumen perlindungan pun telah dibangun. Untuk itu, bagi masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran harus memahami 4S.
Menaker menilai pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam memfasilitasi bagi warganya yang berkeinginan menjadi pekerja migran melalui prosedur yang…
Komisaris Utama Global Alwakil Indonesia Fahmi Idris, sejak awal terpanggil untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan konsep perlindungan bagi…
Brunei Darussalam dan Indonesia sepakat untuk segera memperbarui nota kerjasama (MoU) terkait penempatan pekerja migran Indonesia di Brunai.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) turut berjuang menggerakkan dunia perzakatan untuk membantu perjuangan pekerja migran.
Menaker menyambut positif program-program kerjasama yang ditawarkan USAID, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjelang keberangkatan keluar negeri.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, pemerintah harus melakukan segala upaya demi melindungi para tenaga kerja Indonesia (TKI) di…
Arab Saudi sebenarnya telah melobi Indonesia agar mengakhiri moratorium pengiriman pekerja migran untuk sektor domestik. Namun Indonesia menolaknya.
Dari 2016-2018 sudah ada 120 peti mati (jenazah TKI) dikirim ke NTT hanya dari Malaysia saja.
Sepanjang tahun 2017 Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taiwan telah berhasil menyelesaikan 94 persen atau 1.529 kasus…
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mendesak pemerintah Malaysia segera berkomitmen untuk memperbaiki perlindungan terhadap pekerja migran di negaranya.
Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhamad Basri Sidehabi melaporkan adanya regulasi baru bagi pekerja…
Kemnaker dan Kemeag bekerja sama melakukan pencegahan penyalahgunaan penggunaan visa umrah dan ziarah, untuk penempatan pekerja migran nonprosedural…
UU PPMI merupakan bentuk kehadiran negara dalam memperbaiki tata kelola pekerja migran.
Apjati sebagai pelaku penempatan pekerja migran harus lebih profesional memfasilitasi penempatan pekerja migran ke luar negeri.
Konsensus ini merupakan bentuk komitmen para pemimpin negara-negara ASEAN untuk mendorong perlindungan pekerja migran.
Dede menyampaikan RUU PPMI memberikan tugas dan tanggung jawab yang besar kepada negara.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa DPR akan berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan…
JPNN.com 
