Peneliti senior Imparsial Al Araf mendorong revisi UU Ormas. Dia menilai pembubaran ormas tanpa melalui pengadilan merupakan pelanggaran HAM.
KOMPAN kembali melakukan aksi penyampaian pendapat terkait indikasi aliran dana asing ke Indonesia Corruption Watch (ICW).
Pemerintah merumuskan berbagai kegelisahan dan keresahan publik karena aksi dan tindakan FPI sebagai pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan.
Aziz Yanuar menanggapi kemunculan telegram Kapolri yang menyebut soal pembubaran ormas Islam, salah satunya FPI. Dia pun menyebut…
Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Jenderal Idham Azis yang beredar itu menerangkan soal Perppu tentang pembubaran FPI.
Prof Jimly Asshiddiqie bicara soal ormas di tengah ramainya isu pembubaran Front Pembela Islam atau FPI.
Sebelum ada Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU, pemerintah yang ingin membubarkan ormas harus membawa dulu ke…
Pakar hukum Romli Atmasasmita menilai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas memiliki celah kelemahan. Karena itu, kelemahan…
Sudah jamak diketahui bahwa ada ormas atau kelompok tertentu memiliki agenda-agenda yang membahayakan eksistensi NKRI.
Pascapembubaran HTI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah bersiap-siap mengeksekusi lima ormas. Lima ormas anti-Pancasila dan anarkistis
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) berpotensi menjadikan Pancasila sebagai alat politik
Para Advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) menyampaikan dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah tak akan bertindak sewenang-wenang dalam pembubaran ormas. Menurutnya,
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid menyuarakan penolakannya atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Presiden Joko Widodo telah resmi meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki beban politik. Buya -panggilan…
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menunggu reaksi masyarakat atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017…
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sugeng Teguh Santosa menyatakan, pemerintah sebaiknya bersikap tegas dalam membubarkan
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, parlemen pasti akan mengklarifikasi alasan dasar Presiden Joko Widodo…
Berbagai kritik muncul sebagai bentuk penolakan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi
Wakil Ketua DPR Fadli Zon terus mempersoalkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menurutnya, perppu…
JPNN.com 
.jpeg)
