Pemda meminta honorer tidak masuk pendataan BKN diangkat PPPK secara bertahap hingga 2029.
Pemerintah harus beri sanksi berat kepada pemda yang masih merekrut honorer, segera buka pendaftaran PPPK 2024
Pemda bakal outsourcing honorer yang tidak masuk database BKN demi menghindari PHK massal
Pemda salah tafsir UU ASN 2023, bukan PHK massal honorer, pilihannya ada dua yang bisa diambil pemda
Pemda mengusulkan dua solusi agar seluruh P1 yang tersisa diangkat PPPK, sudah mentok.
Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Andriana Wulandari mendukung langkah Pemda DIY menertibkan tambang ilegal.
Instruksi terbaru Kemendikbudristek soal PPDB, Pemda diminta segera melaksanakannya
Senator Papua Barat Fileo Wamafma menegaskan apabila mekanisme Cost Recovery yang berjalan maka perusahaan akan lebih diuntungkan dan…
Mendagri Tito Karnavian mengatakan ratusan pemda yang akan gelar Pilkada 2024 belum merealisasikan NPHD untuk TNI maupun Polri.
Bea Cukai Yogyakarta dan Malang meneggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) yang diwakili oleh satuan polisi pamong…
Pemda diminta bentuk Satgas PPDB dalam. mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan dalam pelaksanaan PPDB
Dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional maka TPKAD berperan penting menjadi penghubung menjaga sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah maupun…
Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Mendagri Tito meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penguatan perbatasan.
Pemerintah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah menyambut baik gagasan Perkumpulan Masyarakat Batang (PMB) untuk menulis sejarah Kabupaten Batang.
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan semua pihak akan pentingnya memperkuat kolaborasi.
Bea Cukai Probolinggo bersama pemerintah daerah (Pemda) melakukan sosialisasikan ketentuan cukai kepada masyarakat.
Pemprov dan 35 pemerintah kabupaten/kota di Jateng meraih opini kualitas tinggi pelayanan publik pada 2023 dari Ombudsman RI.
Mensos Tri Rismaharini (Risma) mengingatkan pemda yang mengundang pihaknya rapat untuk membahas fakir miskin di hotel.
Kementerian Desa PDTT menggelar Rakor Transmigrasi 2024 di Makassar pada 5-8 Mei 2024.
Presiden ingin penyelesaian honorer tuntas tahun Ini, pemda mangkir layak diberi sanksi
JPNN.com 
