Presiden Jokowi akan menindaklanjuti usul tentang pemekaran wilayah Pegunungan Tengah di Provinsi Papua.
Presiden Jokowi mengatakan usulan pembentukan Provinsi Papua Tengah menjadi pekerjaan rumah setelah dia kembali ke Jakarta.
Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut moratorium otonomi daerah yang terbit 2014 tidak akan menghambat rencana pemerintah pusat untuk memekarkan…
Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku mendapat arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan kajian terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan pemekaran…
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, permintaan pemekaran wilayah dari tokoh Papua dan Papua…
Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, upaya mewujudkan wacana bergabungnya Kota Bekasi dan Kota Depok ke…
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima 315 usulan pemekaran daerah sejak 2014.
Kapuspen Kemendagri Bahtiar menyatakan pemerintah pusat menghargai munculnya wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya.
KKSB alias kelompok kriminal separatis bersenjata kembali menebar ancaman, kali ini menyasar para gubernur dan bupati / wali…
DPD RI tetap memproses usulan pemekaran daerah baru meskipun pemerintah melakukan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
Optimistis usulan pembentukan Kabupaten Berau Pesisir Selatan alias BPS bakal mulus karena semua persyaratan sudah dilengkapi.
Aspirasi pembentukan Kabupaten Samarinda Seberang kembali mencuat jelang Pilpres 2019.
Gubernur Kalbar Sutarmidji merespons positif rencana pemerintah untuk membahas dan mengkaji usulan pemekaran daerah.
Hingga saat ini masih ada 314 usulan pemekaran daerah alias aspirasi pembentukan daerah otonom baru.
Sarana dan prasarana harus disiapkan terlebih dahulu, sebelum disetujui usulan pemekaran kecamatan dan kelurahan.
Hingga saat setidaknya masih ada 12 usulan pembentukan provinsi baru, namun pemerintah memastikan pemekaran daerah masih disetop.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, hingga saat ini di Kemendagri sudah ada 314 usulan pemekaran daerah, semua masuk prioritas.
Dengan adanya pemekaran di Papua maka akan banyak lapangan kerja, dengan sendirinya masyarakat akan tenang.
Ketua Fraksi Golkar DPR Robert J Kardinal tetap memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat, meski pemerintah masih…
Hingga saat ini pemerintah belum juga membuka keran pemekaran daerah setelah kebijakan moratorium diterapkan pada 2014.
Sudah ada usulan 314 pembentukan daerah otonom baru, tapi moratorium pemekaran daerah masih berlaku.
JPNN.com 
