Menurut Khoirudin, program sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan SMA akan terealisasi pada…
PT Bank DKI mendapatkan somasi lantaran diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan perbuatan kriminalisasi dalam pengambilalihan…
Tarif Transjakarta, LRT Jakarta dan MRT Jakarta hanya Rp 1 pada hari pelantikan presiden, Minggu (20/10).
Aset Peruri ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini sebagai bukti pengakuan atas nilai sejarah dan…
Bank DKI turut mendukung acara pemilihan Abang None Jakarta 2024 dengan menyediakan hadiah senilai total Rp 420 juta
Pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Badan Usaha (TJSLBU) siap membantu Pemprov DKI Jakarta mengatasi masalah sosial.
Kepala sekolah mengakui salah karena merekut guru honorer tanpa seizin Dinas Pendidikan, tetapi ternyata alasannya jelas.
Kebijakan cleansing Pemprov DKI Jakarta terhadap sejumlah guru honorer langsung berdampak pada siswa di sekolah.
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta memecat guru honorer dinilai karena gagal memahami amanat UU ASN.
Halte Gelora Bung Karno berubah nama menjadi Halte Senayan Bank DKI, simak penjelasannya
Bank DKI memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta karena telah mendapatkan penghargaan dari Pemprov DKI Jakarta.
Gedung kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat diduga tidak memiliki…
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta memperbanyak kamera pengawas atau CCTV untuk mengantisipasi kriminalitas.
Inilah info terbaru dari Pemprov DKI Jakarta terkait pencairan bansos KJP Plus. Simak selengkapnya.
Pemprov DKI Jakarta berencana membangun fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan di Teluk Jakarta atau wilayah lautan Kepulauan Seribu.
Menurut dia, sebelumnya tempat tersebut sangat ramai dengan aktivitas merebus dan mengupas kerang hijau.
Pemprov DKI Jakarta mengeklaim jumlah RW kumuh berkurang 7 persen dalam lima tahun terakhir.
Ida Mahmudah mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersedia untuk menghibahkan Wisma Atlet, Pademangan kepada Pemprov…
Disdukcapil DKI Jakarta bakal menonaktifkan lebih dari 92 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik warga.
Heru Budi Hartono bakal memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang bolos…
Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada WFH bagi ASN di Pemprov DKI Jakarta pasca-libur Lebaran.
JPNN.com 
