Daerah Rabu, 19 Maret 2025 – 15:32 WIB
Pemprov DKI Kembali Buka 5.459 Kuota Mudik Gratis
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka gelombang kedua mudik gratis untuk masyarakat pada Rabu (19/3) hari ini.
Pemprov DKI Jakarta menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I 2025 kepada 707.622 siswa.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka gelombang kedua mudik gratis untuk masyarakat pada Rabu (19/3) hari ini.
Secara teknis pelaksanaan, program ini diawali dengan penggalangan donasi di kalangan alumni UII juga dukungan dari sejumlah sponsor.
Ima Mahdiah mengungkapkan tujuan PAM JAYA yang berencana memasang meteran air di setiap unit apartemen, oh ternyata
Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta meminta kepada pemprov turun tangan dalam menangani kebakaran di Glodok.
Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menerbitkan aturan izin perkawinan dan perceraian bagi ASN, yang salah satunya poligami.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menaikkan tarif PAM Jaya pada 2025 mendatang. Tarif ini dinaikkan setelah 17 tahun.
Rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Raya Natal 2024 tersebar di 15 lokasi di kota Jakarta.
Teguh Setyabudi mengatakan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Wardhana dicopot dari jabatannya.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta pada Rabu (18/12).
Jhonny Simanjuntak mengaku mendapatkan banyak aduan dan keluhan dari mahasiswa yang diputus KJMUnya, juga para siswa yang dihapus…
Menurut Khoirudin, program sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan SMA akan terealisasi…
PT Bank DKI mendapatkan somasi lantaran diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan perbuatan kriminalisasi dalam pengambilalihan…
Tarif Transjakarta, LRT Jakarta dan MRT Jakarta hanya Rp 1 pada hari pelantikan presiden, Minggu (20/10).
Aset Peruri ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini sebagai bukti pengakuan atas nilai sejarah dan…
Bank DKI turut mendukung acara pemilihan Abang None Jakarta 2024 dengan menyediakan hadiah senilai total Rp 420 juta
Pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Badan Usaha (TJSLBU) siap membantu Pemprov DKI Jakarta mengatasi masalah sosial.
Kepala sekolah mengakui salah karena merekut guru honorer tanpa seizin Dinas Pendidikan, tetapi ternyata alasannya jelas.
Kebijakan cleansing Pemprov DKI Jakarta terhadap sejumlah guru honorer langsung berdampak pada siswa di sekolah.
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta memecat guru honorer dinilai karena gagal memahami amanat UU ASN.
Halte Gelora Bung Karno berubah nama menjadi Halte Senayan Bank DKI, simak penjelasannya