Bea Cukai terus meningkatkan penegakan hukum lewat koordinasi dengan beberapa pihak
Ketegasan yang hadir di era Pemerintahan Presiden Jokowi bukan hanya mewujudkan nilai-nilai keadilan saja.
Aksi Polri dalam penanganan krisis minyak goreng juga berkontribusi terhadap ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat
Bea Cukai memperkuat sinergi dengan Kejaksaan melalui pelayanan terpadu dan kunjungan kerja
Mendagri Tito Karnavian meminta Satgas Pangan segera bergerak menyusul harga pangan naik di berbagai daerah.
Bea Cukai menggelar rangkaian koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas alokasi DBHCHT dan Rencana Kegiatan dan Penganggaran tahun…
LBH Makassar menyoroti kinerja Polres Gowa terkait penanganan kasus UU ITE yang menjerat dosen Ramsiah.
Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said sepakat dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut,…
Kemnaker langsung menindak secara hukum pihak yang terlibat dalam penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal atau tidak sesuai…
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sepanjang 2021 telah menyelesaikan perkara dengan pendekatan Restorative Justice sebanyak 11.811…
Ketua PP GP Ansor Luqman Hakim meminta kepolisian mengusut laporan beberapa pihak menyikapi twit kontroversial dari Ferdinand Hutahaean.
Pakar hukum pidana Suparji Ahmad memberikan catatan tahunan perihal penegakan hukum selama 2021
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai penanganan kasus mafia tanah di Indonesia harus dilakukan lintas sektoral dan…
Ferdinand Hutahaean merespons rencana nekat panitia Reuni 212 yang tetap menggelar aksi superdamai di Patung Kuda, Jakarta Pusat
PPNS Ketenagakerjaan dinilai telah berperan aktif melaksanakan hukum, koordinasi dan sinergi dengan penyidik Polri
KPK memberi tanggapan mengenai aturan terbaru Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. KPK menghormatinya.
Bea Cukai Pasuruan kembali menggelar sosialisasi cukai terkait rokok sebagai bentuk optimalisasi DBHCHT
Bea Cukai Malang memiliki sejumlah strategi untuk menekan peredaran rokok ilegal, salah satunya dengan gencar sosialisasi.
Sukamta menilai penegakan hukum belum cukup untuk memberantas pinjol ilegal. Persoalan di sektor hulu juga harus diselesaikan.
Pemerintah Malaysia akan membatasi jumlah pekerja asing maksimal 15 persen dari seluruh jumlah tenaga kerja di negara tersebut.
Mantan Kasubdit Harda 2 Ditreskrimum Polda AKBP Gafur Siregar telah dilaporkan ke Komnas HAM pada awal Agustus lalu
JPNN.com 
