Setidaknya lima penjabat kepala daerah mundur dari jabatannya karena ingin maju pada Pilkada Serentak 2024.
Pj Gubernur Agus Fatoni menghadiri rakor bersama Mendagri yang membahas isu-isu strategis terkait pelaksanaan pilkada maupun tata kelola…
Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni akhirnya berhasil menuntaskan polemik penunjukan pelaksana tugas kepala OPD
Mendagri Tito Karnavian bersikap tegas mengganti sejumlah penjabat kepala daerah yang tak netral di Pemilu 2024.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hugua mengungkapkan, sebanyak 542 kepala daerah yang akan berakhir di…
Ketua Umum Kohati PB HMI Umiroh Fauziah meminta pemerintah agar penunjukan penjabat kepala daerah harus mempertimbangkan keterwakilan perempaun.
Guspardi Gaus angkat suara menanggapi langkah Mendagri menerbitkan SE yang membolehkan Pj, Plt dan Pjs kepala daerah memberhentikan…
Mendagri Tito Karnavian bicara soal Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan berakhir masa jabatannya di…
Kementerian Dalam Negeri tanggapi temuan Ombudsman RI soal dugaan maladministrasi pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
KontraS, ICW, dan Perludem menyoroti temuan Ombudsman yang menunjukan adanya maladministrasi dalam penunjukan penjabat kepala daerah.
Hasto mengingatkan penjabat kepala daerah tidak terlibat politik praktis, seperti berkampanye untuk capres atau cawapres tertentu pada Pemilu…
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pesan kepada 48 penjabat kepala daerah yang dipercaya Presiden Jokowi untuk memimpin.
Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan para penjabat atau Pj. Kepala Daerah menanamkan nilai Pancasila di tengah kemunculan isu…
Mendagri Tito Karnavian menanggapi kritik soal penunjukkan anggota TNI-Polri aktif menjadi penjabat kepala daerahmenjelang Pilkada Serentak 2024.
Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan para penjabat kepala daerah berpijak pada visi dan misi Presiden Jokowi dalam membuat…
Mendagri Tito Karnavian berencana mengevaluasi penunjukan penjabat kepala daerah setelah menuai banyak kritik.
Menurut Anwar, kegaduhan dalam penunjukan Pj. Kepala Daerah membuat wibawa pemerintahan Jokowi dipertanyakan.
Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga menyatakan pihak Kemendagri siap diperiksa jika KontraS melaporkan masalah penjabat kepala daerah ke Ombudsman.
Pengamat militer Muradi menilai Mahkamah Konstitusi (MK) belum tegas soal penunjukan Penjabat atau Pj. Kepala Daerah dari TNI…
Endri Sanopaka berpendapat penetapan perwira TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah ada sisi positif dan negatif . Begini analisisnya.
Pengamat Militer Anton Aliabbas menyoroti pengangkatan perwira TNI aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah, simak penjelasannya.
JPNN.com 
