Politik Jumat, 27 Mei 2022 – 20:38 WIB
Penetapan Perwira TNI-Polri sebagai Pj Kepala Daerah Sebuah Kemunduran
Penetapan pejabat TNI-Polri sebagai Pj Kepala Daerah dikritik pengamat kebijakan publik Unhas Amril Hans. Dia menyebut langkah itu…
Eks Setmipres ini membeberkan aturan yang membuat prajurit TNI aktif tidak bisa sembarangan ditempatkan menjadi penjabat Kepala Daerah.
Penetapan pejabat TNI-Polri sebagai Pj Kepala Daerah dikritik pengamat kebijakan publik Unhas Amril Hans. Dia menyebut langkah itu…
KontraS dan ICW menyoroti proses penentuan Penjabat atau Pj. Kepala Daerah yang dinilai tidak akuntabel, tak demokratis dan…
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan ketentuan mengenai anggota TNI-Polri jadi penjabat kepala daerah
Mendagri Tito Karnavian angkat suara terkait Gubernur Ali Mazi yang ogah melantik penjabat bupati atau penjabat kepala daerah.
Pengamat Hukum Tata Negara Feri Amsari merespons penolakan Gubernur Sultra Ali Mazi untuk melantik pj. bupati karena merasa…
Pengamat politik Hendi Satrio yang juga Founder KedaiKOPI mengatakan masyarakat harus mengawal pemilihan penjabat kepala daerah.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meminta Mendagri tidak mengangkat Sekda menjadi penjabat kepala daerah, Nih alasannya.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meminta Kemendagri harus objektif dan profesional dalam mengangkat penjabat kepala daerah.
KPK menyoroti pengisian Pj kepala daerah yang dinilai rentan dikorupsi. Begini peringatan yang disampaikan lembaga antikorupsi itu
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengingatkan larangan bagi anggota TNI-Polri menjadi Pj. Kepala Daerah. Begini kalimatnya.
Menurut Filep, belum ada regulasi soal teknis penunjukan penjabat kepala daerah. Oleh karena itu, memang sebaiknya dibuat sesegera…
Hamdan Zoelva menyarankan penjabat kepala daerah sebaiknya tidak rangkap jabatan.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar pemilihan penjabat Kepala Daerah yang akan bertugas harus sesuai kualifikasi.
Para pemohon uji materi pasal 201 ayat 10-11 UU Pilkada mempertanyakan nasib gugatan mereka kepada Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahfud MD mengklarifikasi beredarnya surat berkop Kemenko Polhukam soal rapat koordinasi terkait isu penundaan Pemilu 2024. Simak penjelasannya.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang kedua uji materi atau judicial review Pasal 201 Ayat (10) dan ayat (11) UU…
Sebanyak 272 daerah bakal dipimpin penjabat kepala daerah, Fahira khawatir dengan hal ini.
Guspardi Gaus mengusulkan kepada pemerintah membuat aturan uji kepatutan dan kelayakan penjabat kepala daerah.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengusulkan pembentukan Tim Penilai Akhir (TPA) dalam proses penunjukan penjabat sementara bagi…
Ketua Fraksi PDIP di DPR RI Utut Adianto menyebut tidak ada aturan yang mengatur penjabat sementara menjalani uji…