Riau Kamis, 04 April 2024 – 14:20 WIB
Kanwil DJP Riau Sita Aset Rp 1,95 M dari Penunggak Pajak
Kantor Wilayah DJP Riau menyita aset senilai Rp 1,95 miliar dari penunggak pajak.
Sejumlah tempat usaha menunggak pajak reklame di Bandar Lampung dipasangi stiker oleh petugas dari Bapenda Badar Lampung.
Kantor Wilayah DJP Riau menyita aset senilai Rp 1,95 miliar dari penunggak pajak.
Kejari Semarang membantu pemda menagih pajak dengan mengirim 18.000 surat tagihan ke penunggak pajak khusus PBB lima tahun…
Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono membeberkan sejumlah fokus utama pada tahun dalam Media Gathering yang digelar…
Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) minta Ditjen Pajak Kemenkeu uber perusahaan tambang peenang IUP di Pangkep…
Tempat usaha para penunggak pajak seperti restoran, kafe, dan hotel langsung disegel sementara oleh TP4D sampai mereka membayar…
Bapenda Jabar bersama Polresta Bogor Kota dan Denpom III/1 Siliwangi akan menggelar operasi Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang di…
Sedikitnya tiga unit kendaraan pribadi milik Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta tercatat hingga saat ini masih…
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menemukan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Apartemen Vittoria Residence…
Bapenda Banten akan menggandeng KPK untuk menagih pajak kendaraan bermotor (PKB).
Ratusan ribu kendaraan tersebut dari total keseluruhan 1.800.000 kendaraan yang berada di Kota Bekasi. Tunggakan pajak dikatakan dalam…
Bila para artis rela merogoh kocek untuk membeli mobil mewah, lain hal dengan pilihan Cita Citata.
Sempat diduga menjadi salah satu penunggak pajak mobil mewah, Deddy Corbuzier ngamuk di media sosial.
Aktor sekaligus presenter Raffi Ahmad memang lagi santer diberitakan sebagai salah satu artis penunggak pajak kendaraan mewah.
Penyanyi Syahrini juga menjadi incaran petugas Dinas Pajak dan Restribusi DKI Jakarta (BPRD).
Masuk dalam dafatr artis penunggak pajak, membuat Raffi Ahmad kaget. Menurut Merry, asisten Raffi, bapak satu anak itu…
Wajib pajak berinisial SH mengalami penyanderaan badan (gijzeling) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat.