Direktur Imparsial Ardi memandang peradilan militer cenderung menjadi sarang impunitas bagi prajurit TNI karena vonis yang diberikan tak menimbulkan…
KontraS meminta DPR menghentikan pembahasan Revisi Undang-Undang TNI yang tidak menyinggung isu substansial.
Koalisi masyarakat sipil meminta DPR RI membatalkan rencana revisi UU TNI yang diajukan pemerintah, karena mengkhianati reformasi.
Koalisi masyarakat sipil khawatir revisi UU TNI yang akan berlangsung di DPR bakal mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti era…
Koalisi masyarakat sipil menilai RUU TNI melemahkan profesionalisme TNI dan demokrasi. Kritik disampaikan Wakil Koordinator Kontras Andi Muhammad…
PBHI dan Imparsial mendorong pentingnya reformasi peradilan militer melalui revisi UU Peradilan Militer sebagai amanat reformasi.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sampaikan pernyataan tegas soal kasus korupsi di Basarnas yang menjerat Marsdya Henri Alfiandi…
Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan singgung Pasal 200 UU Peradilan Militer. Dia pun heran kenapa KPK…
Koalisi Masyarakat Sipil menyentil pimpinan KPK Johanis Tanak terkait kasus dugaan suap Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi. Minta dewas…
Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan pernyataan tegas soal kasus korupsi yang menjerat Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi. Begini…
Direktur LBH Surabaya Abdul Wahid menyoroti sejumlah poin dalam draf revisi UU TNI, salah satunya terkait peradilan militer.…
Wakil Koordinator KontraS Andy M. Rezaldy menilai revisi UU TNI akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Begini…
JPNN.com 
