Humaniora Kamis, 07 Februari 2019 – 11:13 WIB
Perhutanan Sosial era Jokowi Mengubah Kehidupan Petani Jawa Barat
Aturan masa bakti penggarapan lahan dalam program perhutanan sosial dinilai telah memberikan kepastian hukum bagi petani.
Pemilihan dilakukan dengan menyeleksi dari data Hutan Sosial yang ada serta usulan dari pemangku yang berkepentingan dengan sejumlah kriteria.
Aturan masa bakti penggarapan lahan dalam program perhutanan sosial dinilai telah memberikan kepastian hukum bagi petani.
Jokowi menuju lokasi tambak udang untuk melakukan panen raya udang vaname program perhutanan sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok…
Per Desember 2018, lebih kurang seluas 22.2 juta hektar hutan telah diberikan akses kelolanya kepada rakyat di seluruh…
Masyarakat tidak hanya mendapatkan akses legal mengelola hutan sosial tapi juga diberi ruang berusaha.
Tercatat hingga 16 Desember 2018 pemberian akses kelola kawasan hutan telah mencapai angka seluas kurang lebih 2,26 juta…
Melalui perhutanan sosial masyarakat bisa ermata pencaharian dan ujungnya adalah pembangunan ekonomi di daerah
"Agar rakyat bermata pencaharian di hutan. Hutan membawa manfaat untuk rakyat. Dan rakyat menjada kelestarian hutan," kata Menteri…
Pemerintah telah mengalokasikan lahan kawasan hutan seluas 12,7 juta ha untuk Perhutanan Sosial.
Menteri Siti mengajak menaman 25 pohon seumur hidup sebagai upaya untuk meningkatkan oksigen dalam atmosfir.
Program perhutanan sosial memberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat, utamanya yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan.
Masyarakat diberi kesempatan untuk dapat terlibat langsung dalam pengelolaan hutan sekaligus berkewajiban menjaga kelestarian hutan.
Pada periode 2015-2019 pemerintah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta ha melalui program Perhutanan Sosial.
Sinav PS diperlukan untuk memudahkan pemantauan proses pengajuan perhutanan sosial.
Zaman HPH telah berlalu. Perhutanan Sosial untuk pemerataan ekonomi rakyat. Sejarah baru wajah pengelolalan hutan di Indonesia.
Pihak yang berhak mengelola kawasan Perhutanan Sosial adalah masyarakat di area dalam Peta Indikatif Akses Hutan Nasional.
Program Perhutanan Sosial merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah untuk kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
Program perhutanan sosial bertujuan untuk menurunkan ketimpangan sosial dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Presiden Jokowi akan menyerahkan SK Perhutanan Sosial dalam rangka pemanfaatan hutan kawasan hutan negara oleh masyarakat yang dilindungi…
Masyarakat memiliki hak akses kelola wawasan hutan secara legal untuk memperbaiki kesejahteraan hidup dengan mengelola hutan secara lestari.
Menteri LHK Siti Nurbaya memastikan hutan untuk kehidupan masyarakat dan dimanfaatkan secara benar dan lestari.