Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyambut baik masukan, aspirasi, maupun kritik yang diberikan kepada BP2MI, termasuk dari kalangan pers.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi soal penempatan calon PMI.
Menaker Ida Fauziyah menyampaikan sejumlah hal penting saat menemui pekerja migran Indonesia di penampungan KJRI Jeddah, simak selengkapnya
Menaker Ida Fauziyah membahas hal penting ini saat melakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Saudi Abdul Aziz Ahmad…
Kinerja Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani diapresiasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia didampingi sejumlah menteri, termasuk Menaker Ida membawa kabar baik buat PMI
Wamenaker Afriansyah Noor membeberkan langkah-langkah penguatan untuk mencegah penempatan PMI secara nonprosedural ke luar negeri
Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia memaparkan peningkatan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI
Dirjen Suhartono menyampaikan sejumlah harapan saat bertemu Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Korea Selatan, Gandi…
Kemnaker dan delegasi Arab Saudi terus membahas skema penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia
Menaker Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Malaysia menandatangani MoU tentang penempatan dan perlindungan PMI Sektor Domestik di…
Moeldoko menegaskan bahwa Presiden Jokowi melindungi semua PMI yang berstatus prosedural maupun unprosedural.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Indonesia (PMI).
Kemenaker tak pernah bosan mengimbau semua masyarakat untuk berhati-hati dan waspada. Menurut dia sponsor ilegal memiliki bujuk rayu…
Hasil sidak Kemenaker ke tempat isolasi CPMI di Batam bakal diproses sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang…
Sebelumnya, dua asosiasi yakni Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia…
Anggota Komisi IX DPR, Jamaluddin Akbar meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang…
JPNN.com 
