Peneliti Perludem Iqbal Kholidin meminta Bawaslu jeli melakukan pengawasan terutama terkait kegiatan pembagian bansos menjelang Pilgub Kalteng
Perludem mengusulkan pada DPR agar calon tunggal yang kalah pada Pilkada 2024 tak ikut pemilihan ulang.
Program Manajer Perludem Fadli Ramadhanil mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperketat aturan bagi calon anggota legislatif terpilih
Perludem meminta Bawaslu tegas dan serius mengusut dugaan politik uang 2 caleg Demokrat yang terjadi di DKI Jakarta.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai lonjakan perolehan suara PSI yang terpantau di Sirekap bukanlah sebuah kejanggalan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo soal tidak ada larangan seorang kepala negara…
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melemparkan kritik keras atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kampanye.
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan demokrasi Indonesia hari ini memang membuat resah masyarakat dan merusak proses…
Direktur Perludem Khairunnisa Nur Agustyati menilai kemunculan berbagai gerakan publik untuk Pemilu 2024 menandakan harapan publik untuk mengawal…
Perludem mengakhawatirkan adanya intervensi kepada penyelenggara pemilu setelah Presiden Jokowi mendorong pelru evaluasi format debat capres di Pilpres…
Ali Safaat menilai secara umum Capres RI Prabowo Subianto paling terbebani dengan tema debat perdana Capres RI, terutama…
Jubir kPK Ali Fikri bereaksi begini atas putusan MA soal aturan eks napi korupsi jadi caleg sebagaimana diatur…
Mahkamah Agung (MA) perintahkan KPU mencabut aturan PKPU yang memudahkan eks napi korupsi jadi caleg di pemilu. Begini…
Jumlah TPS Khusus dan daftar pemilih mahasiswa pada perguruan tinggi di Jogja masih mengecewakan.
DPP PKB melakukan uji kelayakan dan kepatutan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI.
Perintah pengadilan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 bertentangan dengan UUD 1945.
Delapan partai politik menggelar konsolidasi terkait pernyataan sikap menolak sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024. Titi Perludem merespons…
KontraS, ICW, dan Perludem menyoroti temuan Ombudsman yang menunjukan adanya maladministrasi dalam penunjukan penjabat kepala daerah.
Bawaslu perlu membuka diri dan menerima masukan dari masyarakat dalam memilih tim seleksi (timsel) calon anggota Bawaslu daerah.
Direktur Eksekutif Perludem meyakini hal ini dapat menekan anggaran Pemilu 2024.
Perludem menyebut penundaan pemilu melecehkan hak konstitusional masyarakat dan melanggar HAM.
JPNN.com 
