Chandra Purna Irawan menilai pemerintah bisa menerbitkan Perppu Pilkada untuk menganulir putusan MK yang bikin kacau strategi KIM Plus
Seyogyanya, Perppu harus segera diterbitkan Presiden Jokowi demi menyelamatkan industri hiburan yang sangat padat karya.
Rencana awal, jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 dimajukan pada September pakai Perppu, tetapi ternyata batal.
Eks Ketua Bawaslu RI Muhammad mendorong diterbitkan Perppu untuk mengatur pelantikan serentak kada hasil Pilkada 2024.
Berikut ini alasan yang menyebabkan urgensi jadwal Pilkada 2024 dimajukan dari semula dijadwalkan pada November.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritiki langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU…
Pemerintah sudah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Anggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim menyebut KPU harus tetap melanjutkan tahapan Pemilu 2024 meski tanpa Perppu…
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari berharap Pemerintah segera menerbitkan Perppu Pemilu sebelum 14 Desember
Reza Indragiri Amriel menyoroti dugaan kebocoran data KPAI yang diperjualbelikan di pasar gelap, RaidForums.
Pada FGD yang diselenggarakan Indonesia-Korea Network untuk Ibu Kota Negara, Pak Bambang Soesatyo menyampaikan kabar baik, mohon disimak…
Bamsoet menyampaikan ada tiga pilihan bentuk hukum yang bisa diterapkan untuk PPHN. Apa saja?
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengingatkan MPR untuk berjalan sesuai kehendak rakyat, termasuk menyikapi wacana amendemen UUD 1945.
Eks Politikus Partai Demokrat Roy Suryo menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu ketimbang melempar wacana revisi…
Roy Suryo membeberkan alasannya dirinya menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Belakangan ini ramai diperbincangkan terkait wacana pemerintah untuk merevisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi…
PKS lebih memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk membatalkan UU Ciptaker.
PP Muhammadiyah menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dan presiden menyatakan sikapnya terkait UU Omnibus Law.
Ferdian Andi menilai lewat cara ini Presiden Jokowi dan DPR bisa mengakomodasi semua kepentingan di UU Cipta Kerja.
Azis Syamsuddin mendorong pemerintah mengatur penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 dengan perppu…
Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mendukung rencana pemerintah menerbitkan Perppu tentang Reformasi Sistem Keuangan, di dalamnyamengatur…
JPNN.com 
