Hukum Sabtu, 12 Oktober 2019 – 06:07 WIB
Desakan Perppu KPK karena Ada yang Kurang Percaya Diri Bisa Menang di MK
Ada pihak yang dicurigai getol mendesak Presiden Joko Widodo agar menerbitkan Perppu KPK.
Polemik Perppu KPK, BEM Jakarta menyarankan pihak yang menolak UU KPK agar memilih jalur konstitusi yakni judicial review ke…
Ada pihak yang dicurigai getol mendesak Presiden Joko Widodo agar menerbitkan Perppu KPK.
Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono mengimbau semua pihak memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo untuk memutuskan menerbitkan Perppu KPK…
Musaddaq dari Kopel Indonesia mengatakan, pembentukan UU KPK cacat prosedur dan tidak melibatkan partisipasi public.
Penerbitan Perppu ini tidak memenuhi salah satu unsur kegentingan memaksa. Secara otomatis UU ini berlaku setelah satu bulan…
Saat ini belum terpenuhi tiga syarat untuk membuat sebuah perppu bagi UU KPK yang baru.
Dalam aksi ini massa juga membentangkan bendera merah putih raksasa, tampak sebagian besar peserta aksi menggunakan topeng 'joker'…
Penerbitan Perppu KPK dan judicial review oleh beberapa kalangan hanya akan mendatangkan hasil yang prematur.
KPK berharap keputusan Presiden Jokowi terkait perppu akan berpihak pada suara masyarakat umum.
Hidayat mengingatkan, pertimbangan perppu harus benar-benar melihat apakah ada kegentingan memaksa maupun kekosongan hukum.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi pandangan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK soal Perppu KPK bukan hal mendesak.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Fadel Muhammad, mengingatkan Presiden Joko Widodo(Jokowi) jangan terburu-buru dalam memutuskan penerbitan Perppu…
Muzani mengaku belum tahu apakah Gerindra nanti akan mendukung atau tidak kalau Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.
Masinton Pasaribu mengatakan, kerugian negara yang dikembalikan oleh KPK jauh lebih kecil dibandingkan anggaran lembaga antirasuah itu.
Presiden harus diberikan kesempatan untuk menampung dan mempertimbangkan masukan dan Presiden sudah melakukan itu.
UU KPK yang sudah disetujui DPR dan pemerintah sudah berjalan cukup lama bahkan masyarakat pun telah diberikan kesempatan…
Mahasiswa menunggu Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan untuk menerbitkan Perppu tentang KPK hingga tanggal 14 Oktober 201
Wakil Sekretaris Jenderal Hanura Tridianto meragukan kesahihan hasil jajak pendapat LSI yang menyebut 73,6 persen responden menginginkan Presiden…
Ketua DPR Puan Maharani tidak mempersoalkan rencana demo mahasiswa besar-besaran terkait polemik Perppu KPK.
Prof Hendrawan Supratikno mengatakan Fraksi PDIP menolak penerbitan Perppu KPK dan menyarankan dua opsi lain untuk menyudahi polemik,…
Menurut Ujang Komarudin, Presiden Jokowi berada di persimpangan untuk memilih disukai partai pendukung atau rakyatnya terkait penerbitan Perppu…