Menurut Ujang, demo mahasiswa besar-besaran akan terjadi jika Presiden Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK.
Demo mahasiswa secara besar-besaran akan digelar jika Presiden Jokowi hingga 14 Oktober 2019 tidak juga menerbitkan Perppu KPK.
Fahri Bachmid menjelaskan, alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK.
Presiden Jokowi belum mengeluarkan Perppu KPK menimbulkan pertanyaan apakah Presiden takut terhadap elite politik atau rakyat.
UU KPK yang baru sangat relevan untuk pembenahan pemberantasan sekaligus pencegahan korupsi.
Perppu bukan pilihan yang utama karena ada pilihan lain yang lebih elegan dan sekaligus tidak mempermudah konstruksi kegentingan…
Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila (PP) mendukung segala upaya Presiden Joko Widodo menguatkan KPK. Termasuk…
Wakil Ketua MPR Arsul Sani merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia bahwa mayoritas masyarakat menginginkan Presiden Jokowi menerbitkan…
Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva mengapresiasi langkah sejumlah pihak yang mempersoalkan UU KPK hasil revisi melalui judicial review.
Puluhan orang yang mengaku dari Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) dengan mengenakan topeng Joker menggelar aksi di depan KPK.
Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut 70 persen lebih masyarakat…
Plt Menkumham Tjahjo Kumolo mengaku belum menerima arahan dari Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi terkait penerbitan Peraturan…
Desakan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perppu…
Ketua Fraksi PPP di DPR, Arsul Sani menyatakan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bukan penentu terbitnya Perppu…
Arief Poyuono mengharapkan Gerindra ikut mendukung ultimatum mahasiswa kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan perppu guna membatalkan UU KPK.
Ultimatum mahasiswa akan menggelar aksi demo besar-besar jika Presiden Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK sebelum 14 Oktober, bisa…
Isu yang berkembang bahwa penerbitan Perppu KPK bisa berdampak pada pemakzulan Presiden Jokowi, merupakan pembodohan publik.
Sudah selayaknya UU KPK direvisi karena sudah tidak relevan lagi antara kondisi tahun 2002 dan 2019.
Cendekiawan muslim Azyumardi Azra mengkhawatirkan Presiden Jokowi akan menghadapi masalah baru jika tidak mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU…
Setiap kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi termasuk Perppu KPK harus demi kepentingan negara bukan karena desakan.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra menganggap terlalu jauh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan karena mengeluarkan Peraturan…
JPNN.com 
