Partai Demokrat mendukung pengesahan Perppu Ormas dengan syarat pemerintah harus melakukan revisi setelah disahkan menjadi undang-undang.
Jokowi kembali menyampaikan alasan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas dalam rakernas Perwakilan Umat Budha Indonesia.
Fraksi PKB merupakan salah satu partai yang siap melakukan revisi terhadap UU Ormas, peraturan yang menuai kontroversi itu.
Pengamat politik Boni Hargens mengingatkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengantisipasi serangan bertubi-tubi imbas persetujuan DPR atas Perppu Ormas.
Keputusan DPR menyetujui Perppu Ormas sepertinya masih akan meninggalkan isu panas bagi Presiden Jokowi. Sebab, isu Perppu Ormas…
Dia memperkirakan, pihak yang sebelumnya menolak perppu menjadi UU Ormas juga akan terus memainkan isu tersebut.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon yakin pasal-pasal Perppu Ormas yang sudah disetujui menjadi undang-undang akan direvisi
Taufik Kurniawan meyakini Jokowi-JK memahami alasan PAN menolak Perppu Ormas.
Tjahjo Kumolo mengatakan, meski dalam rapat paripurna ada tiga fraksi yang menolak Perppu Ormas disahkan menjadi UU, namun…
Zulkifli Hasan dan Gus Solah sama-sama menolak Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.
PDI Perjuangan kaget PAN beda sikap soal Perppu Ormas di hari-hari terakhir.
Pengesahan Perppu Ormas mnjadi UU belum menjadi akhir perjuangan.
Wiranto senang dengan keputusan paripurna DPR menyetujui Perppu Ormas menjadi UU. Soal adanya usulan revisi, dia menilai itu…
Perppu Ormas dianggap bermasalah secara substansial. Tidak ada unsur kegentingan memaksa sebagai syarat dikeluarkannya Perppu.
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu diterbitkan semata-mata untuk mengamankan ideologi Pancasila, mengamankan NKRI. Hal inilah yang menjadi…
Ketua DPR Setya Novanto bersyukur karena Perppu Ormas akhirnya disetujui menjadi undang-undang
Keputusan fraksi-fraksi mendukung Perppu Ormas sepenuhnya untuk menjaga Pancasila tetap tegak sebagai ideologi negara.
Presidium Alumni 212 dan sejumlah ormas yang turun menggelar aksi merasa sangat kecewa kepada keputusan Rapat Paripurna DPR.
Ada anggota DPR yang menuding Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi dalam penerbitan Perppu Ormas.
DPR harus menggelar voting untuk menentukan nasib Perppu Ormas. Ini fraksi-fraksi yang mendukung dan menolak perppu tersebut
314 anggota yang hadir setuju, dan 131 anggota tidak setuju. Total 445 anggota yang hadir dan terdaftar.
JPNN.com 
