Rapat soal Perppu Ormas belum menemukan kata sepakat.
Pada saat massa menggelar aksi, Rapat Paripurna DPR tengah berlangsung di gedung Nusantara II DPR dengan agenda pengambilan…
Fraksi Partai Gerindra DPR RI tidak akan pasrah begitu saja dalam memperjuangkan penolakan atas Perppu Ormas yang hari…
Syarif Hasan membantah kabar yang menuding Agus Harimurti Yudhoyono akan masuk ke pemerintahan sehingga Partai Demokrat mendukung Perppu…
Fahri menganggap Presiden Jokowi yang tidak paham bahwa yang paling banyak memesan UU ke DPR itu adalah eksekutif.
Komposisi yang ada di Komisi II DPR yakni tujuh fraksi menerima dan tiga menolak maka pengambilan keputusan di…
Pemerintahan Joko Widodo jangan sampai dicap otoriter dalam menggunakan Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menegaskan bahwa partainya siap melawan Perppu Ormas sendirian
Nusron Wahid menilai Perppu Ormas salah satu benteng mencegah radikalisme dan ancaman terhadap ideologi bangsa.
Komaruddin Watubun menyesalkan sikap PAN, PKS, dan Gerindra yang menolak Perppu Ormas menjadi undang-undang.
Menkumham Yasonna Ha Laoly menyatakan, pemerintah menyiapkan skenario untuk merespons apa pun keputusan DPR atas Perpu Ormas.
Tujuh fraksi menerima Perppu Ormas, tiga menolak.
Wiranto menegaskan, pemerintah menerbitkan Perppu Ormas bukan untuk menimbulkan kegaduhan atau masalah.
Mendagri optimistis fraksi-fraksi di DPR sepakat.
Saat ini pembahasan Perppu Ormas sudah hampir rampung. Sejak 4 Oktober 2017, komisi melaksanakan proses pembahasan sesuai dengan…
Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Perppu Ormas diperlukan untuk menjaga keutuhan NKRI
Gerindra menegaskan bahwa Perppu Ormas berbahaya dan bisa melukai NKRI
Menkumham Yasonna H Laoly mengharapkan DPR bisa menerima Perppu Ormas sehingga bisa menjadi undang-undang.
Para ketua kelompok fraksi sebelumnya sudah menggelar sejumlah rapat dan ingin pengambilan keputusan tingkat satu dilakukan secara musyawarah…
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Fraksi-fraksi di Komisi II DPR masih terus melakukan komunikasi dan lobi-lobi terkait pembahasan Perppu Ormas, sebelum dibawa ke…
JPNN.com 
