Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) berpotensi menjadikan Pancasila sebagai alat politik
Forum Silaturahmi Bangsa (FSB) terus menunjukkan dukungan kepada pemerintah yang sudah mengeluarkan Perppu No 2 2017 tentang Ormas.
Presiden Joko Widodo menggelar audiensi dengan Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Istana Merdeka, Senin (31/7). Dalam…
Presiden Joko Widodo terus menjalin komunikasi dengan para pemuka agama. Setelah sebelumnya mengundang ulama dan tokoh Islam dari…
Forum Silaturahmi Bangsa (FSB) menilai Pancasila tak bisa diganggu gugat sebagai ideologi negara.
Massa aksi 287 yang diwakili Front Pembela Islam dan Dewan Dakwah Islamiyah melayangkan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menepis tudingan yang menyebut pemerintah saat ini bersikap represif karena membubarkan Hizbut…
Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Isu-Isu Politik Nasional dan Kesiapan Pelaksanaan
Massa Aksi 287 yang digelar Alumni Aksi 212 di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat hari ini (28/7) ternyata…
Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis turun langsung ke lapangan untuk memantau Aksi 287 di kawasan Jalan Medan…
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) M Rizieq Shihab tetap terus memantau perkembangan di Indonesia. Aksi 287 yang…
Alumni Aksi 212 berencana menggelar demnstrasi bertitel 287 pada hari ini (28/7). Tujuan Aksi 287 adalah menolak Peraturan…
Polda Metro Jaya mengingatkan kepada massa Aksi 287 tidak memakai atribut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Aparat kepolisian memastikan…
Alumni 212 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) akan menggelar Aksi 287 sebagai bentuk penolakan terhadap Perppu Ormas, Jumat…
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengimbau umat Islam tidak perlu ikut dalam aksi demonstrasi…
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Ketum ICMI) Jimly Asshiddiqqie mengimbau semua pihak yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti
Penolakan terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) terus bergulir.
Koordinator Kuasa Hukum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Rahmat menegaskan, uji materi Perppu Ormas yang mereka lakukan ke…
Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) resmi mendaftarkan permohonan pengujian undang-undang (PUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) dan Sharia Law Institute yang tergabung dalam Koalisi Advokat Penjaga Konstitusi akan…
Pemuda Katolik Komisariat Daerah Nusa Tenggara Timur (Komda NTT) mendukung langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
JPNN.com 
