Politikus Partai Golkar Nusron Wahid mengapresiasi keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencabut status badan hukum Hizbut
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak tinggal diam menyikapi langkah pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM, yang telah mencabut…
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menilai pemerintah terlalu terburu-buru membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin mendukung langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Syaratnya, pemerintah…
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mendukung langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti…
Pakar hukum tata negara Refly Harun menolak dalil pemerintah jika Indonesia dalam kondisi darurat sehingga harus menerbitkan Perppu…
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengaku prihatin langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Sodik,…
Langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui pencabutan surat keputusan badan hukumnya di Kementerian Hukum dan Hak…
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan, ada pemahaman keliru di masyarakat seolah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor…
Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) terus menuai penolakan.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mencabut surat keputusan (SK) tentang badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia…
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mendukung langkah pemerintah yang resmi telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara Prarikno, menjamu lebih dari 30 orang ulama dari Sulawesi, di…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah menghormati hak masyarakat yang menolak Perppu Ormas.
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kemarin (18/7) mendaftarkan gugatannya terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas di Mahkamah…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah tak akan bertindak sewenang-wenang dalam pembubaran ormas. Menurutnya,
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid menyuarakan penolakannya atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Ketua Aliansi Ormas Islam Bersatu Kholilullah Alhabsyi menegaskan bahwa Perppu Ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa menimbulkan kegaduhan
Koordinator Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek Habib Kholilulloh Al-Habsyi mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Rencana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendaftarkan gugatan judicial review atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organsasi Masyarakat…
JPNN.com 
