Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra merasa ada yang aneh dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti…
Unsur kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17/2013
Presiden Joko Widodo telah resmi meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengkritik Polri yang tidak tegas menindak ormas yang dianggap anti-Pancasila.…
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki beban politik. Buya -panggilan…
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menunggu reaksi masyarakat atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017…
Partai Amanat Nasional mendapat peringatan dari PDI Perjuangan. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu diminta hengkang dari koalisi…
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah memiliki alasan yang sangat kuat untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki menyatakan pemerintah tidak akan semena-mena dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Pengamat politik Ujang Komarudin memprediksi rencana aksi massa menolak Perppu Ormas yang akan digelar di depan Gedung DPR,…
Wakil Komandan Brigade Hizbullah Solihin Pure menilai, besarnya jumlah massa yang akan turun pada aksi tolak Perppu 2/2017…
Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi menilai aksi demonstrasi menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017…
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki akhirnya mengungkap alasan kegentingan yang memaksa pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengundang kritik banyak
Hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) memanas. Pasalnya partai pimpinan Zulkifli Hasan yang berada di pemerintahan…
Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan membiarkan adanya pihak yang boleh merongrong Pancasila dan NKRI. Baik individu maupun…
Pemerintah belum lama ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Pemerintah akan membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas dengan DPR RI sebelum membubarkan organisasi
.JPG)
Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Barat, Luthfi Afandi menolak keras pemberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, belum ada aturan seperti peraturan pemerintah (PP) yang spesifik mengatur soal pemblokiran…
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
JPNN.com 
