Ombudsman meminta pemerintah agar segera memberikan kepastian terkait berbagai spekulasi harga gas industri.
Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan regulasi untuk menjadi PNS.
Hidayat Nur Wahid berharap perpres tentang KPK itu masih berupa draf dan bisa diperbaiki.
Penerapan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan menurut Puan Maharani, tinggal menunggu Perpres.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hanya mengajukan usulan kebutuhan PNS dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2019.…
Meski menuai polemik, PPDB sistem zonasi akan diperkuat payung hukumnya dengan Perpres.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie mengusulkan adanya sistem tanggung jawab atasan bagi aparatur sipil negara (ASN)…
Pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk kendaraan listrik baik mobil maupun motor. Aturan dalam bentuk Peraturan Presiden Perpres atau…
KemenPAN RB menyiapkan rancangan Perpres yang mengatur jabatan apa saja yang bisa diisi anggota TNI, Polri, dan PPPK
Diakui Jokowi semua itu bukan tugas mudah, terutama bagaimana mengontrol, dan memonitor klaim dari rumah sakit dan fasilitas…
Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD memilih melawan berbagai komentar yang menyudutkannya terkait polemik gajinya. Sedangkan Bu Mega…
Insentif yang besar bagi para pejabat BPIP justru menunjukkan Pancasila sebagai dasar negara dijadikan komoditas.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa para pejabat di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sejak dilantik setahun lalu…
Fadli Zon menyatakan, lembaga non-struktural seperti BPIP yang tidak menghasilkan laba tidak sepantasnya diberi standar gaji mirip BUMN.
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan,…
Pemerintah dan DPR telah menyetujui RUU Antiterorisme yang mengatur pelibatan TNI dalam perang melawan teroris. Detail pelibatan TNI…
Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mulai berlaku 1 Juli.
Presiden Joko Widodo berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Karakter untuk mengganti Peraturan Menteri Pendidikan
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pembahasan draf peraturan presiden (Perpres) tentang program pendidikan karakter masih dalam tahap
Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang sekolah lima hari sedang disusun. Parlemen mengusulkan supaya batang tubuh Perpres itu harus…
Penyusunan peraturan presiden tentang hari sekolah akan melibatkan banyak pihak. Di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Setretariat
JPNN.com 
