Pakar Advokat LKBH FH UPN Veteran Jakarta, Amodra Mahardika menilai persaingan usaha pada industri air minum dalam kemasan (AMDK)…
Ketua Bahtsul Masa’il Se-Jawa Madura Abbas Fahim menyatakan dalam hukum Islam, aksi boikot diperbolehkan sebagai bentuk protes terhadap…
Pakar marketing Hermawan Kartajaya mempertanyakan munculnya isu BPA pada AMDK galon kuat polikarbonat yang dengan masif diembuskan di…
Pakar mengingatkan bahwa bahaya BPA merupakan ancaman kesehatan, bukan isu persaingan usaha.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta lebih jeli dalam menelisik laporan terkait Resale Price Maintenance (RPM).
Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Universitas Pelita Harapan Dian Parluhutan mengungkap penyebab perkembangan industri otomotif di Indonesia mengalami…
Akademisi UII Yusdani mengingatkan aksi boikot tanpa kriteria jelas rawan ditunggangi kepentingan persaingan usaha
KPPU diminta untuk responsif atas aduan dari perusahaan nasional soal persaingan usaha yang tak sehat.
Wakil Ketua KPPU Aru Armando menilai penetapan RPM terhadap sebuah produk bisa mencegah persaingan usaha tidak sehat
Cendekiawan Muslim Prof Nadirsyah Hosen menyebut persoalan pencatutan namanya di sebuah artikel Aqua yang dimuat salah satu media…
Pakar Polimer dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Dr. Achmad Zainal Abidin berkomentar terkait isu cemaran Bisfenol A…
Ekonom meminta masyarakat berhati-hati terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan konflik Gaza untuk tujuan persaingan usaha semata.
Badan Pengawas Periklanan siap mengusut iklan yang mengandung unsur persaingan usaha yang dimuat oleh sebuah perusahaan baru-baru ini.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengumumkan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada tanggal 3 November 2022
Basuki Suryanto mengungkapkan strategi menekan peredaran rokok ilegal di Jawa Barat
KPPU menegaskan tidak pernah memberi kesimpulan apa-apa terkait wacana peraturan BPOM terkait pelabelan berpotensi mengandung BPA pada kemasan…
Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menyatakan aktivitas bisnis perusahaan selalu dalam jalurnya, sesuai aturan perundang-undangan.
KPPU menyoroti revisi Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
KPPU meminta agar ikut dilibatkan dalam pembahasan labelisasi galon karena revisi aturan ini bisa berpotensi merusak persaingan usaha.
Presiden Joko Widodo mendorong regulasi persaingan pers yang sehat karena menilai wartawan Indonesia telah mengalami tekanan yang besar.
KPPU memutuskan akan membawa masalah harga minyak goreng ke ranah hukum, siap-siap saja
JPNN.com 
.jpeg)
