Forum honorer minta dana aspirasi mengatasnamakan PGRI, Unifah Rosyidi ambil tindakan tegas
Dituduh menyerobot Gedung Wisma Guru Jatim, Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menegaskan Djoko A.W Ketua Sah
PGRI Jawa Tengah meminta pemerintah segera menyelesaikan pengangkatan guru PPPK di wilayah itu.
PGRI dan Education International mendesak pemerintah mengalokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN/APBD.
Penempatan PPPK 2023 kacau, ada solusi Ketum PB PGRI yang perlu didengar KemenPAN-RB & Kemendikbudristek
berita terpopuler sepanjang Minggu (3/3) tentang penempatan guru PPPK 2023 beda dengan sebelumnya, PGRI soroti nasib P1-P4 PPPK
5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (2/3) tentang sembilan permintaan PGRI kepada Jokowi, Mas Nadiem ke mana?
Berikut ini pernyataan Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi soal guru dan masalah P1 sampai P4 pada seleksi PPPK.
Di depan Jokowi, Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan 9 permintaan khusus terkait nasib honorer dan ASN, termasuk…
5 berita terpopuler sepanjang Senin (25/12) tentang muncul honorer yang batal lulus PPPK 2023, banyak guru honorer yang…
Posisi Unifah Rosyidi sebagai Ketum PB PGRI tak tergoyahkan, gugatan kelompok pemecah PGRI kandas
Forum Honorer se-Indonesia bertemu Dirjen Nunuk yang memberikan sinyal positif untuk GTT, PTT & Tendik
5 berita terpopuler sepanjang Senin (11/12) tentang info pengangkatan masal jadi PPPK dari pak Saf, honorer siap-siap BKN…
Masalah kebijakan seputar PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, mendapat sentilan dari Pak Muhdi.
5 berita terpopuler sepanjang Senin (21/11) tentang PPPK 2024 fokus untuk honorer teknis administrasi, penambahan tendik sudah disetujui
Digoyang, PGRI makin solid mendukung kepemimpinan Unifah Rosyidi, pendongkel dipolisikan
Konflik internal PB PGRI yang melahirkan kepengurusan versi KLB Surabaya, disebut terkait dengan perjuangan honorer jadi PPPK.
Ada formasi tendik di PPPK 2024, PGRII menilai janji Presiden Jokowi akhirnya ditepati
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menyatakan PB PGRI tetap solid, tidak ada dualisme kepemimpinan.
Ada undangan KLB, PB PGRI dan pengurus provinsi, kabupaten/kota mengeluarkan 9 poin pernyataan sikap. Sangat tegas
PGRI menyampaikan PP turunan UU ASN sebaiknya menghilangkan sistem kontrak PPPK
JPNN.com 
