5 berita terpopuler sepanjang Senin (13/11) tentang kabar baik untuk guru honorer, ada problem baru
Konon, banyak honorer kena PHK di sejumlah daerah, pentolan K2 beber data, DPR jangan diam
Kisah Vina aktif membagikan konten edukasi seputar karier bermula dari pandemi Covid-19, di mana pada 2021 banyak orang…
Pemkot Medan menyampaikan kabar baik bagi seluruh tenaga non-ASN di wilayah itu. Dengan UU ASN baru, tidak ada…
Dirjen Putri mengungkapkan Kemnaker telah memetakan pasal-pasal dalam RPP Kesehatan yang bisa berdampak PHK
Kemenkominfo menyatakan pemerintah bakal menindak tegas akun-akun di sosial media yang menyebarkan hoaks boikot produk
Kabar kurang sedap datang dari LinkedIn, yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 668 karyawan di seluruh…
UU ASN baru, bagaimana nasib honorer yang sudah dirumahkan? apakah akan dipekerjakan lagi?
Ketua Umum Ganjaran Buruh Berjuang (GBB), Lukman Hakim menyatakan telah menerima aspirasi dari para buruh korban PHK se-Jabodetabek.…
KemenPAN-RB memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal dalam penyelesaian tenaga honorer
Setelah pandemi Covid-19 melanda, banyak startup yang tumbang. Beginlah penjelasan dari Startup Studio Indonesia (SSI)
Ketua DPR Puan Maharani menyoroti korban PHK yang tak kunjung dapat kerja, begini sarannya untuk pemerintah
Sebelum ada kepastian soal nasib 2,3 juta honorer, sudah banyak pemda melakukan PHK terhadap non-ASN. Bisa daftar seleksi…
SE MenPAN-RB Nomor: B/1527/M.SM.01.00/2023 dianggap sebagai semacam senjata sakti untuk mengadang PHK massal terhadap honorer.
Perempuan bernama Sujiati nasabah PNM Mekar membuat tetangga di sekitar rumahnya heran sekaligus kagum.
Dari rumusan RUU ASN terlihat DPR ingin agar PHK PPPK tidak dilakukan secara sembarangan. Keberadaan KASN bakal hilang.
KemenPAN-RB pastikan 2,3 juta honorer retap dipekerjakan pemerintah, tidak ada PHK!
Kabar buruk, Grab Holdings Limited mengumumkan telah memberhentikan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.000 karyawannya.
BPJS Ketenakerjaan bersama Kemnaker dengan melibatkan serikat buruh atau pekerja di Indonesia melakukan evaluasi pelaksanaan JKP, ini tujuannya
Edwar Samsi mengatakan untuk menghindari PHK massal, lebih baik mengusulkan penghapusan tenaga honorer disertai dengan pengangkatan PPPK.
Banyak honorer terlanjur diberhentikan, pimpinan honorer pun mendesak MenPAN-RB terbitkan surat pembatalan
JPNN.com 
.jpeg)
