Di hadapan Ketua Bawaslu RI Abhan, Pjs Gubernur Kepri Bahtiar menegaskan komitmen menjaga netralitas pada Pilkada Serentak 2020.
KPU membatasi pihak-pihak yang diizinkan hadir di lokasi debat kandidat pada Pilkada Serentak 2020.
Bawaslu mencatat masih banyak pasangan calon peserta Pilkada 2020 yang melaksanakan kampanye melalui pertemuan tatap muka.
Akhyar Nasution ternyata piawai bermain bola, hingga dijuluki 'Lionel Messi' oleh teman karibnya Fabri Anthony Pakpahan.
Bawaslu menemukan ratusan pelanggaran atas protokol kesehatan pada saat tahapan pendaftaran calon kontestan Pilkada 2020 yang berlangsung 4-6…
Disiplin menjalankan protokol kesehatan menjadi kunci sukes pelaksanaan aktivitas masyarakat termasuk Pilkada Serentak 2020.
Azis Syamsuddin menyatakan penerapan TPS keliling saat Pilkada Serentak 2020 sulit diterapkan di luar pulau Jawa.
IDI mengkhawatirkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi akan membuat kasus Covid-19 melonjak.
Terdapat empat Pjs Gubernur yang dilantik Mendagri Tito Karnavian. Mereka pun diminta untuk mewujudkan Pilkada yang aman dari…
Mendagri Tito Karnavian memberikan catatan agar trik itu dilakukan secara door to door di Pilkada 2020.
Paslon Wali Kota/Wakil Wali Kota Medan, Bobby Nasution-Aulia Rachman mendapatkan nomor urut 2 dalam pencabutan nomor urut kontestan…
Olly Dondokambey bersyukur mendapat nomor urut 3 pada Pilkada Sulawesi Utara. Karena nomor 3 menurutnya simbol persatuan Indonesia.
Sebagai eksekutor, Satgas Penanganan Covid-19 hanya bisa mengamankan kebijakan pemerintah dan DPR yang melanjutkan pelaksanaan Pilkada 2020.
Polri tidak ingin mengambil risiko atas potensi penularan Covid-19. Izin keramaian selama tahapan Pilkada 2020 tidak akan dikeluarkan…
Pengurus Pusat Muhammadiyah mengkritik keras keputusan pemerintah dan DPR. Soal apa?
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar minta seluruh DPP parpol menginstuksikan jajaran dan kadernya patuhi protokol kesehatan…
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang Jenderal purn Gatot Nurmantyo yang makin gencar membahas PKI kemudian…
Komnas HAM mempertanyakan dasar hukum ketika pemerintah dan DPR tidak menunda Pilkada 2020.
Din Syamsuddin menyebut keputusan yang diambil pemerintah bersama DPR sebagai kediktatoran konstitusional.
Migran Care mengkritik pemerintah, DPR dan KPU yang tak mau menunda pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi corona.
Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat terbaru yang harus diketahui seluruh masyarakat.
JPNN.com 
