Anwar Hafid mengungkap ada pj kepala daerah mengundurkan diri seusai dilantik. Dia lantas mempertanyakan di mana wibawa pemerintah.
Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid menyampaikan saran untuk Mendagri Tito Karnavian agar tidak terjadi kegaduhan terkait pj…
Adrianus menilai, penunjukan perwira militer sebagai Pj. Bupati Seram Barat tidak terlepas dari potensi konflik horizontal di daerah…
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menilai perlu adanya komunikasi yang baik untuk mengatasi polemik penjabat (Pj)…
Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga menyatakan pihak Kemendagri siap diperiksa jika KontraS melaporkan masalah penjabat kepala daerah ke Ombudsman.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menanggapi rencana KontraS melaporkan Kemendagri ke Ombudsman
Pengamat militer Muradi menilai Mahkamah Konstitusi (MK) belum tegas soal penunjukan Penjabat atau Pj. Kepala Daerah dari TNI…
Endri Sanopaka berpendapat penetapan perwira TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah ada sisi positif dan negatif . Begini analisisnya.
Perwira aktif TNI dan Polri perlu diberi ruang menduduki jabatan sipil sebagai penjabat kepala daerah.
Prajurit aktif menduduki penjabat kepala daerah memunjukkan TNI semakin rentan dipolitisasi.
Politikus PDIP TB Hasanuddin mengkritisi Mendagri agar mengacu pada UU TNI untuk penetapan penjabat kepala daerah
KontraS dan ICW menduga penunjukan penjabat (pj.) kepala daerah tidak melalui uji pemeriksaan secara menyeluruh dalam kerangka vetting…
Penetapan pejabat TNI-Polri sebagai Pj Kepala Daerah dikritik pengamat kebijakan publik Unhas Amril Hans. Dia menyebut langkah itu…
Nasrul Zaman menegaskan pemerintah jangan memaksakan perwira aktif TNI dan Polri menjadi pj kepala daerah.
KontraS dan ICW menyoroti proses penentuan Penjabat atau Pj. Kepala Daerah yang dinilai tidak akuntabel, tak demokratis dan…
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan ketentuan mengenai anggota TNI-Polri jadi penjabat kepala daerah
Muslim Lobubun mengatakan pengangkatan perwira TNI dan Polri menjadi penjabat kepala daerah sah-sah saja.
Presiden Jokowi diminta mencontoh SBY dalam penunjukan penjabat (pj) kepala daerah.
Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana atau Pak Bima menegaskan tidak ada larangan TNI dan Polri menjadi pj…
Mahfud MD mengeklaim penempatan perwira TNI sebagai Pj. Kepala Daerah tidak melanggar undang-undang, peraturan pemerintah, dan vonis MK.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang merespons penunjukan Kabinda Sulteng Brigjen Andi Chandra As'aduddin sebagai Pj Bupati…
JPNN.com 
