BKN menyatakan para PNS koruptor itu juga masih memberatkan keuangan negara dengan menerima gaji.
Sebanyak 1.906 PNS yang terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor) dan sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) akhirnya resmi dipecat.…
Pemerintah memperpanjang batas waktu bagi Kepala Daerah untuk memecat PNS korupsi di wilayahnya masing-masing hingga 31 Mei 2019.
Mendagri mengaku telah mengingatkan pemerintah daerah agar PNS korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap diberhentikan.
Tenggat waktu yang diberikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) memecat PNS koruptor ternyata tidak…
Keputusan Pemerintah Pusat menetapkan batas akhir pelaksanaan pemecatan bagi PNS koruptor hingga 30 April mulai membuahkan hasil.
Pemerintah Kabupaten Labura memecat 10 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah berkekuatan…
JPNN.com 
