MPR RI mengupayakan amendemen terbatas UUD NRI 1945 paling lambat dilakukan akhir 2022 atau awal 2023.
Wakil Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid memberi penjelasan tentang Undang-Undang Dasar hasil amendemen dalam empat tahap…
Untuk melakukan amendemen UUD perlu pendalaman yang komprehensif dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat Indonesia
Perlu adanya rekonstruksi sistem perencanaan pembangunan model GBHN yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, dan menempatkan sistem…
Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI bertugas untuk mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia…
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet berharap Universitas Jayabaya maupun IKA Jayabaya ikut meramaikan dialektika perlunya Pokok-Pokok Haluan…
Syarief Hasan mengatakan sekarang ada pandangan apa yang dikerjakan oleh Presiden tidak bersinergi dengan program-program pemerintah daerah.
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, keberadaan Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN sebuah keniscayaan untuk merespons perubahan…
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, jika MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), tidak serta merta mengembalikan MPR sebagai…
Sebelum UUD 1945 mengalami perubahan, fungsi dan kewenangan MPR sangat kuat. Karena saat itu MPR menjadi pelaksana kedaulatan…
JPNN.com 
