Daerah Selasa, 20 Agustus 2024 – 12:15 WIB
Pendaftaran CPNS 2024: Kabupaten Temanggung Ada 79 Formasi, Ini Pesan Pak Ripto Susilo
Masyarakat hanya punya pilihan satu, yang sudah mendaftar CPNS akan tertutup mendaftar di PPPK.
Honorer K2 teknis administrasi yang mengabdi 32 tahun gagal ikut tes PPPK 2024. Presiden Prabowo diminta turun tangan.
Masyarakat hanya punya pilihan satu, yang sudah mendaftar CPNS akan tertutup mendaftar di PPPK.
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (14/3) tentang info terbaru PP manajemen ASN, honorer jangan yakin dulu soal NIP…
Menteri Anas memberikan bocoran kapan PP PPPK yang merupakan turunan UU ASN akan diterbitkan pemerintah
Apakah pendataan honorer berkaitan dengan rencana penghapusan honorer? Plt MenPAN-RB Mahfud MD memberikan penjelasan
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang Prabowo Subianto dan Megawati dianggap bisa maju di Pilpres 2024…
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang kalangan honorer K2 berbeda pendapat soal PPPK dan skandal Djoko…
Pemerintah dianggap menciptakan berbagai alasan untuk menghindari tanggung jawab kepada PPPK.
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang nasib perawat PPPK karena belum ada perpres tentang gaji kemudian…
Meski fokus mengurusi wabah virus corona, pemerintah diminta segera menerbitkan NIP PPPK bagi 51 ribu honorer K2.
Para honorer K2 menunggu kepastian masa depan mereka yang tengah dibahas pemerintah dan DPR.
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com Tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Ma'ruf Amin…
Hingga kini nasib 137 tenaga honorer K2 Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dinyatakan lolos seleksi PPPK belum jelas.
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang hasil survei 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf…
Hingga saat ini SK pengangkatan honorer K2 sebagai PPPK tak kunjung dikeluarkan pemerintah.
Para tenaga honorer K2 tenaga teknis banyak yang berijazah SD, SMP, SMA, merasa tidak siap jika harus ikut…
Dengan anggaran sektor pendidikan yang dipatok sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN seharusnya sudah tidak ada lagi guru berstatus…
Politkus Partai Gerindra Bambang Riyanto mengajak pemerintah dan politikus agar jujur dalam menuntaskan masalah honorer K2.
pelaksanaan teknis Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPPK tidak perlu diatur dalam peraturan menteri
MenPAN-RB Syafruddin mempersilakan pihak-pihak yang keberatan dengan PP PPPK bagi tenaga honorer untuk menggugat ke pengadilan.
PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dianggap solusi bagi masalah honorer, padahal tidak demikian.