Pendidikan Senin, 08 Juli 2019 – 07:00 WIB
Soal PPDB Zonasi, Wakil Bupati: Kobar Jangan Disamakan dengan Jawa
Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Kalteng, Ahmadi Riansyah, terang – terangan menolak PPDB alias penerimaan peserta didik baru sistem…
Fitri, janda tujuh anak, pusing lantaran anaknya gagal PPDB 2019, ditolak di tiga sekolah negeri.
Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Kalteng, Ahmadi Riansyah, terang – terangan menolak PPDB alias penerimaan peserta didik baru sistem…
Satu lagi problem PPDB 2019 muncul, kali ini siswa tamatan SD tidak bisa melanjutkan ke SMP negeri karena…
Hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk SMA dan SMK di Batuaji dan Sagulung, Batam, Kepulauan Riau, telah…
Sejumlah orang tua yang mendaftarkan anaknya ke beberapa sekolah protes karena anak mereka tidak diterima di SMA Negeri.
KPAI melakukan surevi terkait pelaksanaan PPDB 2019, terutama menyangkut sosialisasi Permendikbud 51 Tahun 2018.
Empat rekomendasi KPAI ini berdasarkan hasil laporan pengaduan dan pengawasan di lapangan.
Hasil pengawasan KPAI terhadap pelaksanaan PPDB 2019 di sekolah umumnya berjalan baik. Para petugas sudah paham dan mengerti…
Saat ini masih ditemukan pendaftar PPDB SMP swasta yang mencabut berkas untuk daftar ulang ke SMP negeri.
Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah akan melaporkan dugaan pelanggaran PPDB 2019 pada Mendikbud.
Sejumlah sekolah harus melakukan verifikasi faktual untuk memastikan keberadaan para siswa. Bahkan muncul indikasi ada aksi jual-beli surat…
Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menerima anak imigran untuk bersekolah di sekolah dasar atau SD pada PPDB 2019…
Forpi Jogja menemukan kasus ada orangtua siswa membawa motor NMax namun mendaftar PPDB 2019 menggunakan KMS alias kartu…
Seluruh siswa tamatan SDN 2 Sukasari, Indramayu, sudah diterima di SMPN 1 Lohbener, Kecamatan Lohbener.
Revisi Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang PPDB tidak hanya mengubah ketentuan kuota jalur prestasi, tapi juga menghapus sanksi…
Setelah PPDB di SMK ternyata ada beberapa jurusan yang terpenuhi kurang dari 50 persen siswa.
Sanksi pelanggar Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 berupa pemotongan dana BOS sudah dihapus.
PPDB sistem zonasi dirasakan cukup memberatkan siswa di Malang untuk mendapatkan sekolah.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendukung pemberlakuan sistem zonasi dalam PPDB. Mereka bahkan mendorong agar sistem zonasi PPDB berlaku…
Kemungkinan aka nada pendaftaran PPDB jilid II untuk mengatasi masalah banyaknya SMAN yang masih kekurangan murid.
Sejumlah orangtua calon siswa memprotes PPDB sistem zonasi yang dinilai tidak adil dan mengorbankan anak.