Presiden Jokowi mengapresiasi MPR yang susah mengkaji substansi dan bentuk hukum PPHN
Bamsoet melanjutkan bahwa dalam Sidang Tahunan nanti turut dibahas tentang Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan apresiasi atas dukungan FISIP Universitas Brawijaya terhadap hadirnya PPHN
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi buku Model Negara Kesejahteraan Indonesia: Pendekatan Heterodoks karya Didin S Damanhuri
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak rakyat Indonesia bersinergi mencari solusi agar Indonesia memiliki peta jalan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Indonesia membutuhkan haluan untuk mwnghadapi ancaman krisis global di depan mata
Bamsoet mengingatkan setiap anggota harus turut menyukseskan berbagai agenda penting MPR RI, khususnya menghadirkan PPHN
Bivitri Susanti mengungkapkan upaya menghidupkan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) melalui konvensi ketatanegaraan tidak bisa diterima secara keilmuan.
MPR, pimpinan fraksi, dan DPD siap menggelar sidang paripurna MPR awal September 2022
Pimpinan MPR dan Presiden Jokowi duduk berhadapan untuk membahas agenda penting ini
PPHN akan mendorong pemerintah untuk segera memulai langkah atau program-program kekinian yang dapat meminimalisir dampak perubahan iklim
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, keberadaan PPHN sangat penting untuk memuat norma-norma dasar yang mengarah pada cita-cita…
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kesepakatan BP MPR soal isu amendemen UUD 1945, simak
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pentingnya PPHN sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkesinambungan di Indonesia
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta agar PPHN nanti bisa dibahas dalam rapat gabungan MPR RI
Bamsoet menilai perlunya konsensus dan komitmen dari unsur parpol agar konsisten terhadap tujuan amandemen terbatas terkait PPHN
Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyarankan agar dibuatkan matriks pro dan kontra amendemen UUD untuk menghadirkan PPHN
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan kepada seluruh anggota MPR, termasuk yang baru dilantik, tentang kewajiban yang harus segera…
Wacana amendemen terbatas untuk melahirkan PPHN itu seyogianya tidak ‘dipelintir’ menjadi hoaks.
Bamsoet menilai MPR merepresentasikan kedaulatan rakyat karena ada representasi rakyat Indonesia dari tiap-tiap daerah,
Rencana MPR melahirkan PPHN, proses penyusunan dan penetapannya harus dilakukan secara inklusif, merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
JPNN.com 
