Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan buku bertajuk Negara Butuh Haluan cetakan pertama ludes dalam satu bulan setelah peluncuran…
Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai peran DPD RI dalam pembahasan PPHN sangat diperlukan.
Pada FGD yang diselenggarakan Indonesia-Korea Network untuk Ibu Kota Negara, Pak Bambang Soesatyo menyampaikan kabar baik, mohon disimak…
Purnawirawan TNI-Polri bertemu Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan menyampaikan dukungan terhadap rencana amendemen terbatas UUD 1945.
Bamsoet menyampaikan ada tiga pilihan bentuk hukum yang bisa diterapkan untuk PPHN. Apa saja?
Bamsoet membeberkan kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi di acara Pendidikan dan Pelatihan Kader Organisasi Tingkat Daerah HIPMI Jaya.
Dialog kenegaraan yang mengangkat tema PPHN mengupas banyak hal, termasuk soal kewenangan DPD yang sekarang dimandulkan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan amendemen terbatas UUD 1945 tidak akan menyasar ke hal lain di…
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjamin tidak ada penumpang gelap di dalam agenda mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk…
Tamsil Linrung mengatakan terkait amendemen berawal ketika MPR periode 2014-2019 mengeluarkan tujuh rekomendasi.
Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat menyebutkan kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) adalah urgen untuk bangsa Indonesia.
Bamsoet menegaskan di internal MPR RI tidak pernah membahas perpanjangan periodesasi presiden menjadi tiga periode.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) yakin pasal 7 UUD 1945 tidak akan diamendemen.
Fernando Sinaga mendorong DPD segera berdialog dengan para gubernur yang tergabung di APPSI terkait dukungan penguatan DPD.
Syarief Hasan menyatakan menolak wacana amendemen konstitusi, dia menilai PPHN cukup diatur dalam undang-undang.
Bagaimana MPR seharusnya mengambil sikap atas rencananya melakukan amendemen terbatas UUD 1945 dalam situasi bangsa yang seperti itu?
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengingatkan agar amendemen UUD 1945 jangan dilakukan hanya setengah hati sesuai…
Sultan B Najamudin mengatakan jika amendemen hanya terbatas pada penambahan kewenangan menyusun PPHN keterlibatan MPR dalam RAPBN, rasanya…
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan MPR RI terbuka bagi siapa pun untuk menyampaikan aspirasinya terkait Pokok-pokok Haluan…
Ketua MPR Bambang Soesatyo segera meluncurkan bukunya yang ke-21 berjudul Negara Butuh Hoax.
Feri Amsari menyebut selama GBHN digunakan di masa Orde Baru tak ada pembangunan berkelanjutan.
JPNN.com 
