Pilkada Kamis, 16 Februari 2017 – 16:01 WIB
PPP Romi Mengaku Sudah Didekati Kubu Anies dan Ahok
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan M Romahurmuziy mengaku sudah menerima ajakan dari kubu Basuki T Purmama-Djarot Saiful Hidayat…
Sejumlah pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertemu dengan Boy Bernadi Sadikin, selaku Ketua Relawan Anies-Sandi di Rumah Perubahan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan M Romahurmuziy mengaku sudah menerima ajakan dari kubu Basuki T Purmama-Djarot Saiful Hidayat…
Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi mengatakan alasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunda-nunda pemberhentian sementara Basuki T…
Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi merasa aneh dengan sikap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
DPP PPP pimpinan Romahurmuziy dengan tegas memperingatkan Djan Faridz dan para loyalisnya untuk tidak lagi menggunakan nama serta…
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan uji materi Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik…
Polda Metro Jaya menangguhkan penahanan atas Wakil Ketua Umum DPP PPP Fernita Darwis. Penangguhan penahanan atas tersangka kasus…
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuzy menyatakan, Partai Komunis Indonesia (PKI) secara institusi tidak bisa hidup…
Ketua DPW PPP Kalimantan Barat H Sutarmidji mengimbau para kader partai kubu Romahurmuziy untuk segera bergabung ke gerbong…
Sutarmidji mengajak semua kader Partai Persatuan Pembangunan di 14 kabupaten/kota termasuk Provinsi Kalbar untuk kembali ke pelukan PPP…
Politikus PPP Habil Marati menyindir pidato Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyatakan tidak perlu jadi Arab untuk…
Internal PPP benar-benar tidak kompak menyikapi Pilkada DKI 2017. Saat ini ada elite partai berlambang kakbah di kubu…
JPNN.com-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai ketentuan soal pemilihan pimpinan MPR dan DPR yang ada di UU MD3 tidak…
Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin menyangkal telah meresmikan agama Baha'i menjadi agama baru di Indonesia. Sebelumnya dalam akun
Fraksi Golkar dan BKN tampaknya tetap konsisten dari awal, menolak rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyertaan