1,7 juta honorer jangan yakin dahulu kantongi NIP PPPK 2024, cermati pernyataan BKN ini. Simak selengkapnya.
Honorer tendik mengajukan 3 permintaan kepada DPRD & BKPSDM, ada soal afirmasi PPPK
Berikut ini jumlah formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024 yang diusulkan Pemkot Pekalongan.
Pengangkatan PPPK 2024 terbesar untuk honorer K2 dan non-K2 teknis lulusan SD, bagaimana dengan lulusan SMP dan SMA?
Berikut ini info terbaru seputar seleksi CPNS 2024 dan PPPK 2024, berkaitan dengan formasi afirmasi.
Honorer yang tugasnya kadang harus mempertaruhkan nyawa ini diusulkan diangkat jadi PPPK 2024.
Pemda tidak berani menjamin bahwa seluruh jatah formasi PPPK Guru 2024 bisa diakomodir seluruhnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengusulkan 2.234 formasi PPPK 2024 ke KemenPAN-RB.
MenPAN-RB Azwar Anas menjelaskan kembali arah kebijakan pemerintah dalam seleksi CPNS 2024 dan PPPK 2024.
Berikut ini pernyataan terbaru MenPAN-RB Azwar Anas soal formasi PPPK Guru 2024, silakan disimak.
Menjelang pendaftaran CPNS 2024, pemda ini tidak membuka formasi untuk lulusan SMA. Bagaimana dengan formasi PPPK?
Konon inilah 2 penyebab penyelesaian honorer, termasuk menjadi PPPK tahun ini terancam gagal. Ada beberapa solusi yang ditawarkan.
Jadwal pendaftaran CPNS 2024 dibagi dalam 3 periode, honorer yang ingin ikut seleksi PPPK 2024 harus bersabar.
Kabar gembira: Formasi PPPK 2024 banyak menyediakan lowongan untuk honorer lulusan SMA.
Meski sudah berupaya keras agar seluruh honorer jadi PPPK 2024, tetapi tampaknya cukup berat.
Ternyata banyak guru honorer negeri tak bisa mendaftar PPPK 2023, ajukan 3 tuntutan
Menyikapi jumlah NIP PPPK 2023 yang ditetapkan ternyata masih minim banget, BKN menerbitkan surat penting.
KemenPAN-RB mulai memproses penetapan formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024, 3 hari lagi ditutup
Instansi pusat dan daerah tidak sekadar mengusulkan jumlah formasi CPNS 2024 dan formasi PPPK 2024, ada yang lain.
Bupati menyampaikan para honorer lulusan SMP bisa ikut seleksi PPPK 2024, tetapi ada syarat khusus.
Sejumlah pemda nekat merekrut honorer baru padahal UU ASN sudah melarang kepala daerah menerima pegawai non-ASN baru.
JPNN.com 
