Hingga saat ini belum ditetapkan bagaimana mekanisme kontrak PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Guru honorer K2 harus menyelesaikan kuliahnya dulu untuk bisa mendapat gelar sarjana agar bisa mendaftar jadi PPPK.
Sekitar 150 ribu honorer K2 disepakati untuk mendapat prioritas dalam rekrutmen calon PPPK tahun depan.
pelaksanaan teknis Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPPK tidak perlu diatur dalam peraturan menteri
Sebanyak hampir empat ribu dosen di PTN baru akan mengikuti seleksi calon PPPK tahun depan.
Guru Tidak Tetap alias GTT di Jatim menilai sejumlah ketentuan di PP Manajemen PPPK tidak adil.
Korwil Honorer K2 DKI Jakarta Nurbaiti setuju tes bagi honorer K2 untuk menjadi PPPK hanya dilakukan formalitas.
Berita terbaru, pemerintah memastikan bahwa honorer K2 yang ikut tes calon PPPK akan diseleksi lewat jalur khusus.
Pengangkatan honorer K2 usia di atas 35 tahun menjadi PPPK harus dipermudah, tidak perlu melalui tes yang ketat.
Jadwal pendaftaran calon PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) akan segera ditetapkan tanggalnya, siap-siap ya.
Hasil raker Komisi X DPR dengan Kemendikbud menyepakati 150 ribu lebih guru honorer diangkat menjadi PPPK.
Korwil FHK2I Maluku Utara Said Amir menyesalkan sikap PB PGRI yang mendukung langkah Presiden Jokowi menjadikan mereka PPPK.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menegaskan sikapnya tetap memperjuangkan nasib guru honorer K2 dan mendorong revisi UU ASN.
Pentolan Honorer K2 menilai, pemerintah menghemat triliunan rupiah karena mempekerjakan honorer K2 dengan gaji sangat murah.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menilai penyelesaian masalah honorer jangan dibawa – bawa ke ranah politik.
Rekrutmen PPPK dari tenaga hororer menggunakan jalur khusus, tidak diseleksi bersama pelamar umum.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mengaku sudah menyodorkan data 736 ribu guru honorer agar diangkat menjadi PNS dan…
MenPAN-RB Syafruddin mempersilakan pihak-pihak yang keberatan dengan PP PPPK bagi tenaga honorer untuk menggugat ke pengadilan.
PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dianggap solusi bagi masalah honorer, padahal tidak demikian.
Anggota DPR Hetifah Sjafudian menilai masih perlu kajian mendalam terhadap PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK…
Pemko Tarakan belum memastikan apakah ikut mengajukan kuota PPPK atau tidak, untuk rekrutmen tahun 2019.
JPNN.com 
.jpeg)
