Ribuan guru berstatus PPPK alias Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Bogor masih digaji dengan sistem honor.
Nur Baitih berharap Baleg saat membahas revisi UU ASN, memahami bahwa honorer K2 pengabdiannya lebih lama dibanding honorer…
Anggota Baleg DPR Taufik Basari mendorong penyelesaian masalah honorer K2 dengan cara merevisi UU ASN.
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengulas skema penyelesaian masalah honorer K2 yang ingin diangkat menjadi PNS.
MenPAN RB Tjahjo Kumolo diharapkan menyelesaikan masalah honorer K2 secara menyeluruh, bukan hanya guru, bidan, dan penyuluh.
Terkait dengan Hari Guru Nasional 2019 alias HGN 2019, para guru honorer K2 belum juga mendapat kejelasan status,…
Komisi II DPR RI menyoroti lulusan PPPK tahap I yang hingga saat ini belum mengantongi NIP.
Anggota Komisi II DPR Wahyu Sanjaya mendesak pemerintah mengangkat honorer K2 menjadi PNS.
Ketum IGI Ramli Rahim mengatakan banyak pejabat menolak jika formasi PPPK diisi olah para honorer K2.
Pimpinan honorer K2 Kediri mempersoalan dua hal yang menurutnya menjadi penghambat mereka bisa diangkat menjadi PNS.
Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim, menyoroti proses rekrutmen PPPK tahap I yang belum tuntas hingga…
Para pentolan honorer K2 terus mencari cara agar mereka bisa diangkat menjadi PNS, seperti yang sudah diraih para…
Honorer K2 yang mayoritas sudah tidak memenuhi syarat batas usia menjadi PNS, mendesak agar masa pengambdian menjadi pertimbangan…
Kepala BKN Bima Haria mengungkap fakta seputar harapan honorer K2 agar bisa menjadi ASN, baik CPNS maupun PPPK.
Belum ada kepastian kapan honorer K2 yang lulus tes PPPK tahap I 2019 bisa mengantongi NIP dan bekerja…
Para honorer K2 yang lulus seleksi PPPK tahap I 2019 khawatir, CPNS hasil seleksi 2019 akan lebih dulu…
Peluang honorer K2 usia di atas 35 tahun unuk bisa menjadi PNS semakin tipis, kecuali menjadi PPPK.
Para honorer K2 merasa masih ada peluang untuk menjadi PNS, selama ada niat baik pemerintah untuk bersama DPR…
Mayoritas petugas damkar masih berstatus tenaga honorer K2, sementara pemerintah selalu saja memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan.
UU ASN mengamanatkan hanya ada PNS dan PPPK tetapi tidak semua jabatan fungsional harus diisi PPPK.
Ketum IGI Muhammad Ramli Rahim menegaskan, status guru harus jelas, apakah PNS, PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)…
JPNN.com 
