Koordinator Daerah Forum Honorer K2 Indonesia Kabupaten Halmahera Timur menolak PPPK dan PNS adalah harga mati.
Honorer K2 akan diangkat menjadi PPPK dengan sekali kontrak dan tidak boleh pindah lokasi kerja.
Mendaftar sebagai PPPK, honorer K2 hanya akan menjalani tes kompetensi bidang alias SKB dan wawancara.
Banyak pemda yang menolak menanggung gaji PPPK dari honorer K2 karena memang secara finansial tidak ada dana.
Ada dugaan dalam pengusulan pengangkatan honorer K2 menjadi PPPK terjadi permainan, yakni tenaga honorer K2 digeser tenaga baru.
Perwakilan honorer K2 mendapatkan penjelasan dari Kantor Staf Presiden soal gaji PPPK dan mekanisme rekrutmen PPPK.
Pengurus Forum Honorer K2 Nurbaiti ke Istana untuk meminta penjelasan seputar rencana rekrutmen PPPK dari honorer K2.
Saat mengajukan formasi calon PPPK, Pemda harus menyertakan SPTJM kesiapan membayar gaji PPPK dari honorer K2.
Ketua umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said mengatakan menolak jika pemda harus membayar gaji PPPK…
Pendaftaran PPPK, Kemenristekdikti membutuhkan 4.200 Dosen berstatus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Pendaftaran PPPK yang diusulkan pemerintah sebagai solusi masih menggunakan sistem online seperti ujian CPNS.
Soal polemik gaji PPPK dari honorer K2, DPR menyarankan agar dilakukan pertemuan pemda dengan kementerian terkait.
Polemik soal gaji PPPK dari honorer K2 belum juga menemukan titik terang, DPR menyoroti perencanaan keuangan pemerintahan Jokowi…
Pemerintah pusat diminta tidak lepas tangan terkait polemik gaji PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Pendaftaran PPPK dari honorer K2 yang dijadwalkan Februari berpotensi molor, terganggu masalah sumber gaji PPPK.
Ketum FHK2I Titi Purwaningsih memastikan sikap organisasinya yang tetap menolak PPPK. Namun, Titi tidak melarang bila ada honorer…
Ketum PGRI Unifah Rosyidi tidak mempersoalkan honorer K2 tetap dites dalam rekrutmen PPPK tahun ini.
Pemerintahan Jokowi merekrut guru dan dosen melalui skema PPPK. Hal itu menjadi alasan Politikus Gerindra untuk menganggap Jokowi…
Sejumlah jabatan tidak bisa diisi oleh PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Setidaknya ada dua alasan mengapa rekrutmen PPPK dari honorer K2 tahap pertama dikebut, tahapan sudah dimulai.
Mendikbud Muhadjir Effendy juga tidak setuju gaji PPPK dari honorer K2 dibebankan ke pemda.
JPNN.com 
