Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) termasuk di bidang politik dan hukum…
Tim Advokasi Novel Baswedan membawa dokumen penting untuk Jokowi jelang pelantikan presiden dan wapres.
Polri mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar aksi demontrasi jelang pelantikan presiden dan wakil presiden.
Presiden Jokowi harus mengambil posisi yang tepat dalam menyikapi pro dan kontra UU KPK tersebut.
Presiden Jokowi harus mengambil posisi yang tepat dalam menyikapi pro dan kontra UU KPK tersebut.
Ada pihak yang dicurigai getol mendesak Presiden Joko Widodo agar menerbitkan Perppu KPK.
KPK berharap keputusan Presiden Jokowi terkait perppu akan berpihak pada suara masyarakat umum.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Fadel Muhammad, mengingatkan Presiden Joko Widodo(Jokowi) jangan terburu-buru dalam memutuskan penerbitan Perppu…
UU KPK yang sudah disetujui DPR dan pemerintah sudah berjalan cukup lama bahkan masyarakat pun telah diberikan kesempatan…
UU KPK yang baru sangat relevan untuk pembenahan pemberantasan sekaligus pencegahan korupsi.
Setiap kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi termasuk Perppu KPK harus demi kepentingan negara bukan karena desakan.
Pemaksaan penerbitan Perppu KPK karena desakan bisa jadi preseden buruk ke depan.
Presiden Jokowi mendapat masukan dari sejumlah tokoh dan aktivis untuk menerbitkan Perppu KPK.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menanggung biaya perawatan bagi korban gempa Ambon dan keluarga.
Demo mahasiswa dianggap masih murni bentuk idealisme mahasiswa merespons RKUHP dan RUU KPK.
Hingga kini masyarakat Riau dan Kalimantan mengalami kesulitan karena kejadian karhutla.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku sudah menerima dua pucuk surat dari Presiden Joko Widodo.
15 juta tukang bangunan di Indonesia yang belum dilirik jasa dan perannya dalam membangun sarana dan infrastruktur.
KPK lahir di bawah kepemimpinan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri dan direvisi di zaman Jokowi.
Jokowi bersama rombongan pejabat menikmati hidangan empek-empek dan otak-otak di Pontianak.
Banyak poin yang menggambarkan bahwa DPR secara serampangan menginisiasi adanya revisi Undang-Undang KPK.
JPNN.com 
